Ubedilah Badrun Pimpin Barisan Oposisi Indonesia: Mengapa Ini Penting?

Para akademisi dan pegiat demokrasi, dipimpin analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, secara tegas mendeklarasikan pembentukan Barisan Oposisi Indonesia (BOI). Langkah radikal ini muncul sebagai respons langsung atas disfungsi lembaga dan kegagalan DPR menjalankan fungsi checks and balances, sebuah upaya mendesak untuk menyeimbangkan demokrasi di Indonesia.

Deklarasi BOI, yang diungkap Ubedilah dalam siniar To The Point Aja dan dikutip Selasa (24/2/2026), menyoroti ketiadaan kontrol efektif terhadap kekuasaan. Pembentukan BOI menjadi sinyal bahaya bagi sistem presidensial yang dianggap mandul dalam menciptakan keseimbangan kekuatan politik.

Disfungsi Lembaga dan Mandulnya DPR

Ubedilah Badrun tanpa tedeng aling-aling menyebut oposisi di luar parlemen krusial dalam sistem presidensial, terutama saat lembaga-lembaga formal negara lumpuh. Teori politik membedakan oposisi parlemen dan nonparlemen; di Indonesia, saat ini, oposisi nonparlemen menjadi satu-satunya harapan.

Kondisi DPR saat ini, menurut Ubedilah, jauh dari ideal. Lembaga legislatif itu gagal total menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbang kekuasaan, menciptakan celah berbahaya bagi penyalahgunaan wewenang. Kekosongan kontrol ini mengancam esensi demokrasi.

BOI diklaim sebagai “entitas epistemik,” sebuah pergerakan yang menyatukan para pemikir, cendekiawan, dan profesor. Ini bukan sekadar gerakan massa, melainkan kumpulan intelektual yang bertekad mengisi kekosongan pemikiran kritis yang absen di arena politik formal.

Pembentukan BOI secara implisit adalah sebuah tamparan keras bagi rezim yang berkuasa. Ini menegaskan bahwa sistem politik yang ada telah gagal mengakomodasi suara kritis dan justru memicu lahirnya kekuatan penyeimbang dari luar.

BOI menantang status quo, menyatakan bahwa demokrasi tidak akan seimbang tanpa kehadiran oposisi kuat yang mampu menekan kekuasaan. Kehadiran para intelektual di barisan ini memperkuat legitimasi tuntutan mereka akan akuntabilitas.

Suara Kritis dari Luar Parlemen

“Ketika disfungsi lembaga itu terjadi, kekuatan oposisi yang berada di luar parlemen menjadi sangat penting untuk membuat demokrasi kita mengalami keseimbangan,” Ubedilah Badrun menegaskan dalam siniar To The Point Aja. Pernyataan ini menusuk jantung permasalahan disfungsi kelembagaan.

Ia menambahkan, “DPR saat ini tidak menjalankan fungsi cheks and balances, kekuatan oposisi di luar parlemen menjadi sangat penting.” Sebuah pengakuan telanjang atas kegagalan lembaga perwakilan rakyat.

“Itu yang membuat kaum akademisi, kelompok civil society, pegiat demokrasi, para aktivis, membentuk entitas baru yang kita sebut sebagai Barisan Oposisi Indonesia, BOI. Dan itu betul-betul entitas epistemik, karena para pemikir, para cendekiawan, para profesor itu berkumpul di barisan oposisi ini,” pungkasnya, menggarisbawahi kekuatan intelektual di balik gerakan ini.

Ancaman Keseimbangan Demokrasi

Pembentukan BOI ini mencuat di tengah kekhawatiran luas terhadap kemunduran kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Lanskap politik Indonesia kini menghadapi tantangan serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Langkah ini menandai upaya konkret dari kalangan intelektual untuk mengembalikan fungsi kontrol yang tergerus, sebuah sinyal bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam melihat kekuasaan berjalan tanpa pengawasan. Ini adalah panggilan darurat untuk menyeimbangkan kembali sistem yang pincang.