Terapkan Digitalisasi Di Berbagai Sektor Sragen Perkuat Keamanan Informasi

SRAGEN – Penerapkan digitalisasi di berbagai sektor, membuat Pemerintah Kabupaten Sragen terus meningkatkan keamanan informasi. Hal itu untuk mencegah ancaman siber, terutama kebocoran data. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, Dwiyanto menyampaikan, transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah. Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0, menuntut seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus beradaptasi, agar pelayanan publik semakin efektif dan berkualitas. “Indikator-indikator pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran, kemiskinan, hingga PDRB, akan semakin baik apabila didukung oleh pemerintahan digital. Ini bukan lagi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan yang harus kita ikuti bersama,” ujarnya, saat membuka Sosialisasi Keamanan Informasi (Indeks Kami) versi 5.0 yang diikuti pranata komputer dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Sragen, di Aula Lantai 4 Kantor Terpadu Pemkab Sragen, Rabu (24/6/2026). Dwiyanto menjelaskan, Kabupaten Sragen telah lama menerapkan berbagai inovasi pemerintahan berbasis digital, mulai dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia Government Architecture Framework (IGAF), hingga penggunaan tanda tangan elektronik secara menyeluruh, bahkan sebelum hadirnya aplikasi Srikandi. Di Sragen, digitalisasi juga telah diterapkan di berbagai sektor, bahkan seluruh desa yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transaksi keuangan secara nontunai (cashless). Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara pun telah terjalin sejak lama, termasuk saat pengembangan tanda tangan digital, yang masih menggunakan metode self sign sebelum hadirnya Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Namun, dia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri, karena potensi kerentanan keamanan tetap harus diantisipasi. Dwiyanto mencontohkan pentingnya keamanan dalam integrasi data antarlembaga, termasuk pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai layanan publik. Proses integrasi tersebut harus didukung sistem keamanan yang kuat, termasuk pada penggunaan Application Programming Interface (API). “Integrasi data juga harus dibangun dengan standar keamanan yang baik, agar pelayanan publik semakin mudah tanpa mengabaikan perlindungan data,” ujarnya. Sementara, Sandiman Ahli Muda Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Nur Afif memaparkan, implementasi Indeks Keamanan Informasi (Kami) versi 5.0, sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada instansi pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, perangkat daerah diharapkan mampu mengidentifikasi risiko, sekaligus menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Dia juga mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keamanan siber. Mulai dari upaya pencegahan kejahatan siber seperti love scamming dan penyebaran hoaks, optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik (TTE), hingga tata kelola arsip digital yang aman dan sesuai ketentuan. Penulis : Miyos/ Yuli_DiskominfoSragen Editor : Ul, Diskomdigi Jateng