PPG Kemenag: Strategi Jitu Dongkrak Kompetensi dan Kesejahteraan Guru

Kementerian Agama (Kemenag) kembali mengumbar janji peningkatan kesejahteraan guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang disebut-sebut sebagai gerbang sertifikasi pendidik. Klaim ini disampaikan di Jakarta, Minggu (22/2/2026), di tengah desakan nyata akan perbaikan kondisi guru yang masih jauh dari ideal.

Program PPG, yang diklaim untuk menjamin mutu pendidikan dan kompetensi guru, kini dipolitisasi dengan diselaraskan pada visi “SDM unggul” Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kemenag bersikukuh bahwa sertifikasi ini kunci pengakuan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan, namun realitas di lapangan seringkali berkata lain.

Klaim dan Realitas Program PPG

Sekjen Kemenag Kamarudin Amin menegaskan PPG adalah bagian dari sistem penjaminan mutu. Namun, janji peningkatan kesejahteraan guru melalui PPG telah berulang kali digaungkan tanpa evaluasi transparan mengenai dampaknya secara riil terhadap kehidupan guru.

Sertifikasi pendidik seharusnya memang meningkatkan profesionalitas. Pertanyaannya, apakah PPG benar-benar efektif meningkatkan kualitas pengajaran, atau sekadar formalitas administratif untuk tunjangan? Banyak guru mengeluhkan proses PPG yang panjang dan berbelit, belum lagi biaya tidak langsung yang seringkali memberatkan.

Narasi “SDM unggul” yang diusung Kemenag sejalan dengan agenda politik nasional. Namun, fondasi “ekosistem pendidikan adaptif” yang mereka klaim bangun masih rapuh jika guru-guru di pelosok masih kekurangan fasilitas, akses, dan dukungan.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan kompetensi dan kesejahteraan harus sejalan. Pernyataan ini kontras dengan data guru honorer yang masih berjuang dengan upah minim, bahkan setelah mengikuti berbagai pelatihan dan uji kompetensi.

Kemenag juga berdalih PPG memastikan guru pendidikan agama memiliki kapasitas akademik dan kesiapan implementasi pembelajaran. Namun, tanpa dukungan infrastruktur memadai dan kurikulum yang relevan, kapasitas akademik semata tidak cukup menjawab tantangan pendidikan di era modern.

Suara dari Puncak Kemenag

Menag Nasaruddin Umar, dalam pernyataannya, hanya mampu “berharap”. “Guru yang profesional dan sejahtera diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang berkualitas, inklusif, serta berorientasi pada penguatan karakter peserta didik,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Nasaruddin melanjutkan, Kemenag “terus mendorong” terwujudnya guru yang profesional dan sejahtera. Namun, dorongan ini seringkali terasa retoris tanpa langkah konkret yang revolusioner.

“Program PPG menjadi bagian penting dalam memastikan guru pendidikan agama memiliki kapasitas akademik sekaligus kesiapan dalam mengimplementasikan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik,” tambah Nasaruddin, mengulang narasi yang telah lama didengar.

Janji Abadi dan Tantangan Nyata

Komitmen Kemenag terhadap kesejahteraan guru melalui PPG bukan hal baru. Sejak bertahun-tahun, program sertifikasi ini menjadi sorotan karena janji yang kerap tak sejalan dengan realita di lapangan, terutama bagi ribuan guru yang masih menanti kejelasan status dan peningkatan pendapatan yang layak.

Peningkatan mutu pendidikan memang krusial, namun retorika tentang “kompetensi dan kesejahteraan” tanpa evaluasi mendalam dan solusi inovatif hanya akan menjadi bualan semata.