Fenomena 4.725 WNI Terjebak Scam Online di Kamboja: Mengapa Pemulangan Jadi Sorotan?

4.725 Warga Negara Indonesia (WNI) terjerat sindikat penipuan daring di Kamboja mendesak dipulangkan. Angka ini mencuat dalam kurun waktu singkat, hanya 16 Januari hingga 22 Februari 2026, menandai lonjakan kasus eksploitasi masif yang tak terbendung di awal tahun.

Lonjakan ini bukan sekadar peningkatan, melainkan krisis nyata. Jumlah 4.725 WNI sudah mencapai 92% dari total kasus sepanjang tahun 2025 yang tercatat 5.088 WNI. Ini menunjukkan kegagalan serius dalam pencegahan dan perlindungan, membiarkan ribuan warga jatuh ke lubang yang sama berulang kali.

Gelombang Eksploitasi Tak Terkendali

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh, merilis data mengejutkan ini. Dalam periode lima minggu tersebut, hampir lima ribu WNI meminta bantuan untuk keluar dari jeratan sindikat kejahatan siber yang beroperasi di Kamboja.

Data Kemlu menegaskan, ini adalah indikasi nyata bahwa Kamboja masih menjadi sarang empuk bagi sindikat penipuan daring yang terus merekrut dan mengeksploitasi WNI, seringkali dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi.

Dalam sepekan terakhir saja, tepatnya 16-22 Februari 2026, sebanyak 462 WNI bermasalah eks sindikat penipuan daring telah berhasil kembali ke Indonesia. Mereka terpaksa membeli tiket kepulangan secara mandiri, meskipun KBRI Phnom Penh menyatakan telah memfasilitasi.

Angka kepulangan tertinggi tercatat pada 22 Februari 2026, dengan 131 WNI tiba di Tanah Air. Ini menggambarkan betapa mendesaknya situasi dan skala penanganan yang harus dilakukan oleh perwakilan diplomatik.

Fasilitasi KBRI, meski membantu, tidak menutupi fakta bahwa ribuan WNI masih terjebak dan harus berjuang keras membiayai kepulangan mereka sendiri, mengungkap keterbatasan respons pemerintah dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini.

Pengakuan Kemlu Membuka Borok

“Jumlah ini 92% dari total kasus sepanjang tahun 2025, yang tercatat sebanyak 5.088 WNI. Hal ini menunjukkan tingginya lonjakan kasus WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh di awal tahun 2026 ini,” tulis keterangan Kemlu dalam laman resminya, Minggu (22/2/2026).

Pernyataan Kemlu tersebut, yang dirilis Minggu (22/2/2026), secara gamblang mengakui lonjakan drastis ini. Ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari kegagalan sistematis negara melindungi warganya dari jeratan sindikat transnasional.

Pengakuan ini seharusnya memicu evaluasi mendalam dan tindakan konkret, bukan hanya pencatatan data. Angka-angka ini menuntut pertanggungjawaban atas mengapa eksploitasi semacam ini terus terjadi dengan intensitas yang meningkat tajam.

Krisis WNI terjerat sindikat penipuan daring di Kamboja bukan hal baru. Kasus serupa telah berulang kali terungkap dalam beberapa tahun terakhir, namun skala dan kecepatan lonjakan di awal 2026 ini menunjukkan masalah yang semakin akut dan belum terselesaikan. Situasi ini menuntut intervensi serius dan segera, bukan sekadar respons reaktif.