Haedar Nashir Tegaskan: Struktur Baru Polri, Masalah Baru Menanti?
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti wacana perubahan struktur Polri. Ia berpendapat perubahan struktural tidak selalu menyelesaikan masalah. Posisi Polri di bawah presiden pasca-Reformasi merupakan pertimbangan matang. Muhammadiyah menyarankan perbaikan internal dan good governance. Haedar percaya Presiden Prabowo Subianto mampu mengatasi masalah.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menentang keras wacana perubahan struktur Polri, memperingatkan bahwa langkah tersebut justru akan memicu masalah baru alih-alih menyelesaikan persoalan yang ada. Ia mendesak perbaikan internal ketimbang intervensi struktural yang dangkal.
Pernyataan tegas ini disampaikan Haedar di Jakarta pada Sabtu (21/2/2026), menyoroti posisi Polri yang sudah matang di bawah presiden pasca-Reformasi 1998. Ia menilai perubahan struktural yang reaktif terhadap setiap masalah hanya akan memperkeruh situasi.
Peringatan Keras Muhammadiyah
Haedar Nashir mempertanyakan efektivitas perubahan struktural sebagai solusi instan bagi setiap masalah. Ia membandingkannya dengan kecenderungan “menghilangkan” atau “melebur” kementerian setiap kali muncul persoalan, sebuah pendekatan yang dianggapnya tidak substansial.
Sejak Reformasi 1998, posisi Polri langsung di bawah presiden merupakan hasil pertimbangan matang, mengingat seluruh institusi kenegaraan saat itu mengalami perombakan fundamental. Polri dan TNI, sebagai alat negara, memiliki fungsi berbeda dan krusial yang tidak boleh diutak-atik tanpa dasar kuat.
Haedar menegaskan, jika ada masalah, fokus perbaikan harus diarahkan ke internal institusi. Pendekatan ini berlaku universal, tidak hanya untuk kepolisian, tetapi juga untuk tentara dan birokrasi pemerintahan secara keseluruhan.
Muhammadiyah secara eksplisit menyarankan penerapan “good governance” yang menyeluruh. Ini mencakup internal kepolisian, TNI, hingga birokrasi kementerian, mengingat semua institusi ini menghadapi masalah serupa terkait pencegahan korupsi. Perubahan struktur hanya mengalihkan perhatian dari akar masalah tata kelola yang buruk.
“Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah,” tegas Haedar, menyuarakan keberatan atas pola pikir reaktif tersebut.
Ia menambahkan, “Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan.”
Meski demikian, Haedar menyatakan keyakinannya pada kepemimpinan nasional. “Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” ujarnya, seolah menaruh harapan agar Presiden tidak terpancing pada wacana perubahan struktur.
Wacana perubahan struktur Polri kerap mengemuka di tengah sorotan publik terhadap kinerja atau isu-isu internal. Pernyataan Muhammadiyah ini memperkuat gelombang kritik terhadap solusi kosmetik yang gagal menyentuh inti persoalan tata kelola dan integritas institusi.
