Sampah Terolah 957 Persen Kota Magelang Siap Uji Waste To Energy
KOTA MAGELANG – Pengelolaan sampah di Kota Magelang telah mencapai 95,7 persen. Namun, masih terdapat sekitar 4,3 persen sampah yang menjadi pekerjaan rumah, karena berpotensi dibakar maupun dibuang ke sungai. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kota Magelang membuka peluang kolaborasi pengembangan teknologi Waste to Energy/Refuse Derived Fuel (RDF). Hal tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, dalam Sosialisasi Program Waste to Energy/Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pengembangan Kolaborasi Pengelolaan Sampah, di Ruang Sidang Lantai 2 Setda Kota Magelang, Kamis (13/8/2026). Damar mengatakan, Pemkot Magelang menargetkan pada akhir 2026 dapat mencapai kondisi zero waste. Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pengangkutan, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu. “Penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pengangkutan, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu,” katanya. Penguatan di tingkat hulu, lanjut Damar, menjadi fondasi pengelolaan sampah. Edukasi pemilahan sampah perlu menjadi kebiasaan warga, sementara bank sampah, kampung mandiri sampah, TPS 3R, transfer depo, dan fasilitas pengolahan lainnya harus bekerja sebagai satu sistem. Karena itu, edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah terus diperkuat melalui berbagai program. Sementara di sisi hilir, pengelolaan sampah membutuhkan dukungan teknologi dan kolaborasi. Kota Magelang juga perlu memastikan sistem pengangkutan selaras dengan kapasitas pengolahan di TPST Regional. Alokasi kapasitas TPST Regional disebut mencapai 80 ton per hari. Damar mengatakan, paradigma pengelolaan sampah perlu diarahkan dari sekadar “membuang” menjadi “mengolah dan mengurangi”. “Persoalan sampah tidak lagi semata-mata dapat dilihat dari sisi untung dan rugi, melainkan sebagai persoalan lingkungan dan sosial yang membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya. Damar juga menyampaikan kesiapan Kota Magelang menjadi lokasi percontohan pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dan produksi sampah sekitar 90–100 ton per hari, Kota Magelang dinilai dapat menjadi tempat uji coba teknologi, sebelum dikembangkan ke daerah lain. “Kota Magelang siap menjadi pilot project-nya, siap menjadi laboratoriumnya,” tegasnya. Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Magelang berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir terus ditekan dan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penulis: Prokompim Editor: WH/DiskomdigiJtg Browser Anda tidak mendukung audio.
KOTA MAGELANG – Pengelolaan sampah di Kota Magelang telah mencapai 95,7 persen. Namun, masih terdapat sekitar 4,3 persen sampah yang menjadi pekerjaan rumah, karena berpotensi dibakar maupun dibuang ke sungai. Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kota Magelang membuka peluang kolaborasi pengembangan teknologi Waste to Energy/Refuse Derived Fuel (RDF).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, dalam Sosialisasi Program Waste to Energy/Refuse Derived Fuel (RDF) dan Pengembangan Kolaborasi Pengelolaan Sampah, di Ruang Sidang Lantai 2 Setda Kota Magelang, Kamis (13/8/2026).
Damar mengatakan, Pemkot Magelang menargetkan pada akhir 2026 dapat mencapai kondisi zero waste. Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pengangkutan, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu.
“Penyelesaian persoalan sampah tidak hanya bergantung pada pengangkutan, tetapi harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu,” katanya.
Penguatan di tingkat hulu, lanjut Damar, menjadi fondasi pengelolaan sampah. Edukasi pemilahan sampah perlu menjadi kebiasaan warga, sementara bank sampah, kampung mandiri sampah, TPS 3R, transfer depo, dan fasilitas pengolahan lainnya harus bekerja sebagai satu sistem. Karena itu, edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah terus diperkuat melalui berbagai program. Sementara di sisi hilir, pengelolaan sampah membutuhkan dukungan teknologi dan kolaborasi.
Kota Magelang juga perlu memastikan sistem pengangkutan selaras dengan kapasitas pengolahan di TPST Regional. Alokasi kapasitas TPST Regional disebut mencapai 80 ton per hari. Damar mengatakan, paradigma pengelolaan sampah perlu diarahkan dari sekadar “membuang” menjadi “mengolah dan mengurangi”.
“Persoalan sampah tidak lagi semata-mata dapat dilihat dari sisi untung dan rugi, melainkan sebagai persoalan lingkungan dan sosial yang membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya.
Damar juga menyampaikan kesiapan Kota Magelang menjadi lokasi percontohan pengembangan teknologi pengelolaan sampah. Dengan luas wilayah yang relatif kecil dan produksi sampah sekitar 90–100 ton per hari, Kota Magelang dinilai dapat menjadi tempat uji coba teknologi, sebelum dikembangkan ke daerah lain.
“Kota Magelang siap menjadi pilot project-nya, siap menjadi laboratoriumnya,” tegasnya.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Magelang berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, sehingga volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir terus ditekan dan tercipta sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Penulis: Prokompim
Editor: WH/DiskomdigiJtg
