Susun Apbd 2027 Pekalongan Prioritaskan Pendidikan Kesehatan Dan Lingkungan

KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan menyiapkan sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam KUA-PPAS APBD 2027, antara lain bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan, bantuan peralatan sekolah, penguatan posyandu, serta pengelolaan persampahan. KUA-PPAS tersebut disepakati Pemkot Pekalongan bersama DPRD Kota Pekalongan, melalui penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD, di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Kamis (13/8/2026). Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2027. “Sejumlah program yang kita masukkan antara lain bantuan RTLH, jaminan kesehatan bagi penduduk Kota Pekalongan dengan kemudahan layanan berobat menggunakan KTP, bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, serta peningkatan bantuan operasional posyandu,” ujar Aaf. Selain program tersebut, Pemkot Pekalongan menyiapkan bantuan bagi RT/RW serta beasiswa studi lanjut bagi tenaga kesehatan, guru sekolah, dan guru madrasah. Di bidang lingkungan, pengelolaan persampahan menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan ruang kreatif dan seni budaya. Aas juga menyebutkan pembangunan Kolam Renang Kota Pekalongan yang direncanakan melalui subkegiatan tahun jamak pada 2027 dan 2028. Menurunya, pembangunan tersebut merupakan bagian dari amanat RPJMD 2025–2029 dan diarahkan sebagai sarana pembinaan atlet. “Dengan adanya Nota Kesepakatan ini, kita mempunyai payung bersama untuk mewujudkan terbangunnya kolam renang sebagai sarana pembinaan atlet di Kota Pekalongan,” katanya. Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir mengatakan DPRD turut memberi perhatian pada sektor pendidikan, kesehatan, dan persampahan dalam pembahasan APBD 2027. Ia menambahkan, penyusunan APBD 2027 juga diarahkan untuk memperbaiki indikator makro daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk dari pengelolaan persampahan. “Kami membuka ruang kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat, media, maupun tokoh agama terhadap kebijakan Kota Pekalongan,” pungkasnya Penulis: Dian, Tim Liputan Kominfo Kota Pekalongan Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng Browser Anda tidak mendukung audio.