Kejagung Ungkap Triliunan Aset Sitaan: Menguji Batas Transparansi Penegakan Hukum

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang Rp13,255 triliun hasil sitaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke negara. Langkah Kejagung mengekspose tumpukan uang korupsi secara terbuka, yang salah satunya senilai Rp6,6 triliun, mendapat dukungan masif dari masyarakat, memicu perdebatan mengenai efektivitas dan substansi penegakan hukum.

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia mencatat 70,7 persen publik setuju atau sangat setuju dengan taktik Kejagung mempertontonkan uang tunai hasil kejahatan korupsi. Strategi ini, menurut pakar, berfungsi sebagai transparansi sekaligus pendidikan antikorupsi, meski kritikus memperingatkan agar tidak mengesampingkan substansi penegakan hukum.

Dukungan Publik untuk Taktik Kejagung

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, tidak terkejut dengan hasil survei tersebut. “Tidak ada yang aneh kesukaan masyarakat ini. Karena ini mereka merasa menjadi tahu tentang korupsi itu sebanyak apa,” kata Ray, Sabtu (21/2/2026). Publik, menurutnya, merasa lebih terlibat dan terinformasi mengenai skala kejahatan korupsi yang selama ini sering tersembunyi.

Ekspose triliunan rupiah uang sitaan ini dinilai sebagai bentuk transparansi yang krusial dalam penanganan korupsi. Namun, Ray menegaskan, “Cuma betul, jangan sampai ekspose ini meninggalkan substansi penegakan hukum. Tapi jangan juga mengejar substansi tapi hal-hal seperti ini (ekspose ke publik) ditinggalkan.” Keseimbangan antara pertunjukan dan penegakan hukum sejati menjadi kunci.

Langkah Kejagung ini juga dianggap sebagai bentuk pendidikan antikorupsi dan politik bagi masyarakat. Ini sekaligus “mengajak masyarakat untuk peduli dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya. Publikasi ini menunjukkan bahwa negara hadir dan bertindak tegas melawan korupsi, memperkuat citra lembaga penegak hukum.

Substansi di Balik Citra

Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: apakah ekspose masif ini benar-benar mempercepat pemberantasan korupsi atau sekadar pencitraan? Sementara publik menyambut baik transparansi ini, fokus pada penuntasan kasus, penjeratan pelaku, dan pemulihan kerugian negara secara menyeluruh tidak boleh terabaikan. Kejagung dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan bahwa tontonan uang sitaan ini bukan sekadar pameran, melainkan bagian integral dari sistem hukum yang kuat.

Kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya merupakan salah satu mega-skandal yang melibatkan kerugian negara fantastis. Penyerahan Rp13,255 triliun ini menjadi bukti nyata keseriusan Kejagung dalam memulihkan aset negara, namun tuntutan publik akan keadilan yang menyeluruh dan tanpa kompromi tetap membayangi.