Jateng Gandeng BSSN Perkuat Keamanan Siber, Sekda: Pemerintahan Digital Nggak Bisa Sendiri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) buat nguatin keamanan siber, sekaligus nyokong penerapan pemerintahan digital. Sinerginya nggak mau berhenti di tingkat provinsi, tapi diperluas sampai pemerintah kabupaten/kota dan semua pemangku kepentingan di Jateng.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, bilang keamanan siber jadi salah satu tantangan penting seiring makin luasnya pemerintahan digital. Makanya penguatan keamanan siber butuh kerja bareng dan dukungan banyak pihak, termasuk BSSN.

“Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber,” kata Sumarno, saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (21/8/2026).

Pertemuan itu dihadiri Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN, Sulistyo, didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, beserta jajaran.

Kolaborasi Nggak Cukup di Pemprov

Sumarno mengapresiasi kunjungan BSSN yang dinilai jadi momentum memperkuat kolaborasi pengembangan pemerintahan digital di Jateng. BSSN punya kompetensi buat ngasih pembinaan dan pendampingan ke pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan keamanan siber.

“Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju,” ujarnya.

Sumarno menegaskan, kolaborasi keamanan siber nggak cukup antara Pemprov Jateng dan BSSN doang. Kerja samanya perlu diperluas dengan melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan lain.

“Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi,” katanya.

BSSN Dorong Forum Siber Daerah

Deputi III BSSN, Sulistyo, bilang pihaknya mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah. Forum itu bakal jadi wadah koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, nggak cuma pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tapi juga sektor nonpemerintahan kayak kesehatan, perbankan, dan organisasi yang pakai sistem elektronik.

“Kunjungan kami dari BSSN bertemu dengan Pak Sekda itu, bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah,” ujar Sulistyo.

BSSN siap mendukung Pemprov Jateng dalam penerapan pemerintahan digital, apalagi makin banyak layanan pemerintah dan pelayanan publik yang udah terdigitalisasi. Buat Sulistyo, digitalisasi layanan harus jalan beriringan dengan penguatan aspek keamanan. Perlindungan nggak cuma buat data masyarakat, tapi juga biar layanan publik tetap jalan kalau kena ancaman siber.

“Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber,” pungkasnya.

Forum siber daerah ini kelihatannya jadi kunci berikutnya. Kalau semua stakeholder di Jateng ikut gabung, insiden siber yang muncul bisa ditangani lebih cepat dan nggak nungguin satu pintu doang.