Di Balik Ijazah Jokowi: Menguak Perang Narasi di Ruang Publik

Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma kini berstatus tersangka, dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Tuduhan ini muncul setelah ketiganya secara konsisten mengklaim ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) palsu, berdasarkan analisis yang mereka sebut “Jokowi’s White Paper”. Kontroversi seputar dugaan ijazah palsu tersebut terus merajalela di media sosial, memicu respons hukum terhadap para penantangnya.

Para tersangka bersikukuh bahwa analisis mereka menyimpulkan, dengan tingkat keyakinan 99,99 persen, ijazah Jokowi adalah palsu. Kasus ini bukan sekadar pertarungan klaim benar atau salah, melainkan ujian fundamental terhadap kebebasan berpendapat dan hak untuk mempertanyakan di ruang publik Indonesia, di mana keraguan kini berujung pada jerat pidana.

Kriminalisasi Keraguan

Masalah utamanya bukan pada keabsahan klaim Roy dkk. Dalam tradisi ilmiah, setiap klaim harus terbuka untuk diuji, disanggah, bahkan dibantah habis-habisan. Ilmu pengetahuan bersemi dari keraguan dan pertanyaan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: keraguan diperlakukan sebagai dugaan tindak pidana, membungkam diskusi kritis.

Ini adalah titik krusial yang menguji demokrasi Indonesia. Bukan pada jawaban yang dihasilkan dari sebuah pertanyaan, melainkan pada keberanian untuk mempertanyakan itu sendiri. Polemik ini telah menjelma menjadi pertarungan yang jauh lebih mendasar tentang siapa yang berhak menentukan definisi “kebenaran” di ruang publik.

Konflik ini memotret pertarungan wacana di mana kelompok dominan sering kali menguasai narasi. Dominasi ini bekerja secara halus: rakyat biasa cenderung pasrah, sementara elite politik dan media secara kolektif membentuk “kebenaran” yang kemudian diterima luas tanpa banyak pertanyaan. Tuduhan yang dilancarkan Roy dkk dipandang sebagai upaya langsung menantang norma yang telah mapan dan narasi yang telah dibentuk secara hegemonik.

Pernyataan Krusial

Para tersangka, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dr. Tifa, teguh pada argumen mereka, menyatakan bahwa “analisis dalam buku Jokowi’s White Paper menyimpulkan, dengan tingkat keyakinan 99,99 persen, ijazah Jokowi palsu.” Mereka tidak gentar menghadapi jerat hukum, mempertahankan posisi mereka di tengah gempuran.

Inti polemik ini, seperti diungkap analisis kritis terhadap kasus tersebut, adalah: “Masalah utamanya bukan pada klaim Roy dkk apakah benar atau keliru. Dalam tradisi ilmiah, klaim selalu terbuka untuk diuji, disanggah, bahkan dibantah habis-habisan.” Ini menegaskan bahwa debat ilmiah atau kritik publik seharusnya tidak berujung pada kriminalisasi.

Namun, kenyataan pahitnya adalah “keraguan diperlakukan sebagai dugaan tindak pidana. Di titik inilah demokrasi diuji. Bukan oleh jawaban atas pertanyaan, melainkan oleh keberanian untuk mempertanyakan. Ia telah menjelma menjadi pertarungan yang jauh lebih mendasar tentang siapa yang berhak menentukan kebenaran di ruang publik?” Sebuah pertanyaan tajam yang menggantung di udara.

Dominasi Simbolik

Fenomena ini mencerminkan bagaimana dominasi sosial bekerja, tidak hanya bertumpu pada persoalan ekonomi. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa selain modal ekonomi, terdapat pula modal sosial dan modal budaya yang memungkinkan suatu kelompok mendominasi kelompok lain melalui kekuasaan simbolik.

Kelas yang didominasi—yakni masyarakat awam—sering kali kekurangan ketiga modal tersebut, sehingga menyerahkan berbagai urusan kepada kelompok dominan. Kelompok dominan tidak selalu memaksa secara fisik, tetapi cukup membuat masyarakat selalu percaya apa yang mereka katakan, membentuk konsensus yang sulit digoyahkan, bahkan oleh keraguan yang sah.