Natalius Pigai Kecam Rencana Penghapusan MBG: Itu Jelas Pelanggaran HAM!

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai secara terang-terangan melabeli pihak yang berkeinginan meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta program sosial lainnya sebagai penentang HAM, Jumat (20/2/2026) di Jakarta. Pernyataan keras ini dipicu teror yang diterima Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, aktivis yang sebelumnya mengkritik MBG.

Pigai mengklaim, siapa pun yang menentang program seperti MBG, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih, adalah musuh HAM. Ini merupakan respons langsung terhadap protes Tiyo yang diunggah di Instagram, menampilkan kaos bertuliskan “Maling Berkedok Gizi” sebagai kritik terhadap MBG.

Protes Tiyo dan Respons Keras Pigai

Teror terhadap Tiyo Ardianto, yang berani menyuarakan ketidakpuasan publik melalui akun Instagramnya @tiyoardiyanto_, menjadi pemicu utama kemarahan Pigai. Tiyo secara eksplisit menggunakan frasa “Maling Berkedok Gizi” untuk menyuarakan protesnya, sebuah kritik yang kini dibalas dengan narasi HAM oleh Pigai.

Pigai, dalam pernyataannya, mengakui bahwa kritik adalah hal lumrah. Namun, ia menarik garis tegas: kritik boleh, tetapi meniadakan program-program tersebut tidak. Ia bersikeras bahwa keberadaan program-program ini esensial bagi rakyat kecil.

Ia mendesak agar program-program vital ini tidak dikaitkan dengan kepentingan elektoral atau politik semata. Baginya, upaya mengaitkan program sosial dengan agenda Pemilu merupakan tindakan yang “jahat” dan “tidak punya nurani.”

Pernyataan ini secara implisit menuding bahwa setiap upaya untuk mengkaji ulang atau mempertanyakan motif di balik program-program tersebut, terutama jika dikaitkan dengan narasi politik, sama dengan menentang hak-hak dasar masyarakat rentan.

Pigai: Kritikus Program Adalah Penentang HAM

Pigai tidak segan melabeli pihak yang mencoba menghentikan program-program ini sebagai “orang jahat” dan “tidak punya nurani.” Ia menyamakan penolakan terhadap program tersebut dengan penolakan terhadap hak-hak dasar kaum miskin, yang “di depan mata orang miskin. Orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang kesehatannya susah diperiksa.”

“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” ujarnya, tanpa kompromi.

Pigai menegaskan bahwa menautkan program-program sosial ke kepentingan Pemilu adalah perbuatan keji. Ia menuduh hal itu “menentang orang kecil,” sebuah retorika yang mengunci perdebatan publik atas efektivitas dan motif program tersebut.

Implikasi Pembungkaman Kritik

Perdebatan mengenai program Makanan Bergizi Gratis sendiri telah menjadi sorotan publik, terutama terkait anggaran dan implementasinya. Protes Tiyo Ardianto mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap program ini.

Labelisasi “penentang HAM” terhadap kritikus program pemerintah oleh seorang Menteri HAM memunculkan pertanyaan serius tentang ruang kebebasan berekspresi dan kritik konstruktif di tengah diskursus publik. Ini berpotensi membungkam suara-suara kritis yang mencoba menyoroti kebijakan negara.