Bintang Mahaputera untuk Kapolri: Peran Kunci Sukseskan Asta Cita Presiden Terungkap

Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Bintang Mahaputera, tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia, kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pengumuman ini disampaikan Prabowo di tengah peresmian 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diklaim sebagai bagian dari Program Asta Cita.

Langkah ini seketika memicu sorotan tajam. Penghargaan tersebut diberikan atas “peranan penting” Kapolri dalam menyukseskan Asta Cita, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya berjalan, baru sebatas penyediaan infrastruktur.

Peran Polri di Luar Tugas Pokok

Pemberian Bintang Mahaputera kepada pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini menyoroti peran Polri yang kian meluas, melampaui tugas pokok keamanan dan ketertiban. Polri kini diposisikan sebagai ujung tombak program gizi nasional. Ribuan SPPG yang disiapkan jajaran Polri disebut sebagai pusat pelayanan masyarakat untuk MBG, menandai pergeseran signifikan fungsi kepolisian dari penegak hukum menjadi penyedia infrastruktur sosial.

Kritik mencuat: patutkah anugerah setinggi ini diberikan saat program inti Asta Cita baru sebatas peresmian infrastruktur, jauh dari implementasi dan dampak terukur? Bintang Mahaputera, secara historis, diberikan untuk jasa-jasa luar biasa di berbagai bidang yang membawa kemajuan dan kemakmuran bangsa. Penerimaannya oleh Kapolri dalam konteks ini mengundang polemik serius tentang standar dan kelayakan. Keputusan Prabowo juga mengkonsolidasikan sinyal kedekatan eksekutif dan lembaga penegak hukum, mengancam independensi institusi di mata publik.

Pujian dan Pertanyaan Kritis

Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan, menyambut baik rencana Presiden. “Kami sambut baik rencana Presiden yang akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Kapolri,” kata Edi di Jakarta baru-baru ini.

Edi menilai peran Polri dalam mendukung Program Asta Cita “sungguh luar biasa.” Dia menambahkan, “Kami melihat kehadiran polisi dalam pengadaan MBG menunjukkan bahwa Polri telah hadir sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.” Meskipun demikian, Edi, yang juga Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, mengingatkan, “jajaran Polri jangan cepat berpuas diri tapi terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

Standar Penghargaan Negara

Bintang Mahaputera merupakan tanda kehormatan tertinggi kedua di Indonesia, hanya di bawah Bintang Republik Indonesia. Penghargaan ini diatur untuk individu yang berjasa besar bagi negara dan bangsa. Keputusan ini menambah daftar panjang kontroversi seputar pemberian penghargaan negara di era transisi kekuasaan, memicu pertanyaan tentang objektivitas dan standar penilaian.