Libatkan 60 Umkm Gelaran Ngabuburit Kreatif Dan Pasar Takjil Bakal Dihelat Di Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) setempat akan menggelar Ngabuburit Kreatif dan Pasar Takjil di Wisma Perdamaian Kota Semarang, 9-11 Maret 2026. Acara tiga hari ini, yang melibatkan 60 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), segera memicu pertanyaan serius tentang komitmen Pemprov terhadap pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, alih-alih sekadar kegiatan sesaat.

Gelaran ini, yang diklaim sebagai ruang promosi bagi pelaku ekonomi kreatif, justru berdurasi sangat singkat. Ini menimbulkan keraguan mendalam atas efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan UMKM secara signifikan, terutama mengingat dorongan Gubernur Jawa Tengah agar program ekonomi kreatif dirancang lebih jangka panjang.

KONTROVERSI KEBERLANJUTAN

Kolaborasi acara ini dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan bahkan program “dokter spesialis keliling (Speling)” patut dipertanyakan. Integrasi yang terkesan dipaksakan ini berpotensi mengaburkan fokus utama pada penguatan ekonomi kreatif, menjadikannya sebuah agenda serba ada tanpa arah yang jelas. Pasar takjil akan beroperasi sore hari, pukul 15.00-18.30 WIB, dengan janji kehadiran konten kreator. Namun, penekanan pada hiburan sesaat ini justru berisiko menggeser esensi pengembangan UMKM yang seharusnya menjadi prioritas.

Audiensi antara Ketua Gekrafs Jateng Berty Diah Rahmana dan Gubernur Ahmad Luthfi pada Kamis (5/3/2026) menjadi pemicu pengumuman ini. Pertemuan tersebut seharusnya menghasilkan strategi konkret dan terukur, bukan sekadar jadwal acara yang terkesan dadakan dan minim dampak jangka panjang.

NARASUMBER SALING SILANG

Berty Diah Rahmana, Ketua Gekrafs Jawa Tengah, menyatakan, “Pasar takjil ini kolaborasi dengan beberapa dinas, juga nanti kita gabungkan dengan program dokter spesialis keliling (Speling).” Pernyataan ini justru memperkuat kesan tambal sulam program tanpa fokus yang tajam.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam kesempatan terpisah, menegaskan pentingnya, “program ekonomi kreatif dirancang lebih berkelanjutan, sehingga tidak hanya bersifat kegiatan sesaat.” Ironisnya, acara yang diumumkan justru berdurasi singkat dan berpotensi menjadi contoh kegiatan “sesaat” yang ia kritisi.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Hanung Triyono, menambahkan, “Setiap event sebenarnya bisa menggabungkan tiga unsur ini sekaligus.” Pernyataan ini seolah membenarkan pendekatan multi-unsur tanpa evaluasi mendalam terhadap relevansi dan efektivitasnya.

Jawa Tengah mencatat ekspor ekonomi kreatif sebesar Rp53 triliun pada semester I 2025, menjadikannya penyumbang terbesar kedua nasional. Data impresif ini menuntut program yang lebih ambisius dan terstruktur, bukan hanya pasar takjil musiman yang dampaknya diragukan.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbudparekraf Jateng, Sarido, sebelumnya menekankan, “pengembangan ekonomi kreatif di daerah diharapkan dapat menonjolkan ciri khas masing-masing wilayah.” Namun, Ngabuburit Kreatif ini belum jelas bagaimana akan merefleksikan keunikan tersebut, berpotensi menjadi acara generik yang gagal mengangkat potensi lokal secara maksimal.