DPR Soroti Pemangkasan RKAB Batu Bara: Pemerintah Wajib Transparan, Ada Apa?
Anggota DPR Jalal Abdul Nasir meminta pemerintah transparan terkait pemangkasan RKAB batu bara. Ia memahami upaya menjaga cadangan mineral dan kestabilan harga. Namun, disparitas pemotongan hingga 70% memicu pertanyaan. Kekhawatiran muncul mengenai potensi penghentian operasional perusahaan dan pengurangan tenaga kerja akibat kebijakan ini.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendesak pemerintah untuk transparan penuh terkait pemangkasan drastis Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara. Desakan ini muncul di Jakarta, Kamis (19/2/2026), menyusul ketidakjelasan dasar aturan di balik pemotongan ekstrem hingga 40-70 persen yang dialami sejumlah pelaku usaha, sementara yang lain luput.
Pemangkasan RKAB ini memicu kekhawatiran serius akan terhentinya operasional perusahaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Pemerintah beralasan tindakan ini demi menjaga cadangan mineral dan menstabilkan harga komoditas.
Inkonsistensi Kebijakan Ancam Industri
Pemerintah mengklaim pemotongan RKAB bertujuan mencegah kelebihan pasokan dan melindungi cadangan mineral nasional. Klaim ini dibantah oleh fakta lapangan bahwa data kebutuhan mineral dan kepemilikan produksi sudah tersedia.
Para pelaku usaha menyatakan siap menerima pemotongan RKAB asalkan pemerintah menyajikan dasar aturan yang jelas dan konsisten. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan diskriminasi tajam.
Beberapa perusahaan tambang mengalami pemotongan RKAB hingga 70 persen, sementara entitas lain justru tidak tersentuh pemangkasan sama sekali. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memicu pertanyaan besar soal keadilan.
Diskriminasi dalam pemangkasan RKAB mengancam keberlangsungan industri batu bara. Perusahaan yang terkena potongan ekstrem terancam kolaps, memicu efek domino pada ekonomi lokal dan nasional.
Gelombang PHK akibat terhentinya operasional perusahaan bukan sekadar ancaman, melainkan potensi krisis sosial-ekonomi yang nyata jika pemerintah gagal memberikan penjelasan dan solusi konkret.
Desakan Transparansi
Jalal Abdul Nasir menegaskan, “Pemerintah mungkin ingin menjaga cadangan mineral. Kan sudah ada datanya, kebutuhan batu bara berapa, nikel berapa, timah berapa, bauksit berapa. Ada juga data siapa saja yang punya, produksinya berapa. Pemerintah tidak mau sampai over supply.”
Namun, ia menyoroti anomali dalam implementasi, “Cuma memang yang masalah itu kan ada yang tidak dipotong, ada yang dipotong sangat ekstrem 40-70 persen. Ini mungkin orang butuh penjelasan.”
Anggota dewan itu secara gamblang menyatakan kekhawatirannya, bahwa pemotongan RKAB yang tidak transparan ini akan “berdampak pada berhentinya operasional perusahaan yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.”
Latar Belakang Kebijakan
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) adalah dokumen vital yang mengatur volume produksi dan investasi di sektor pertambangan. Kebijakan pemangkasan RKAB, tanpa dasar yang jelas, hanya memperburuk iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan pekerja di sektor strategis ini.
