Komnas HAM Desak TNI Transparansi Atas Kasus Andrie Yunus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memaksa sejumlah petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hadir di Jakarta pada Rabu, 1 April 2026, menuntut penjelasan atas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Pemanggilan ini menjadi titik krusial penyelidikan Komnas HAM yang menguliti dugaan keterlibatan atau kelalaian aparat militer.

Fokus utama Komnas HAM menyorot aktivitas TNI sebelum tanggal 18 Maret 2026, tanggal insiden penyiraman air keras terjadi. Ini mengindikasikan adanya pertanyaan mendalam terkait peran atau pengetahuan TNI pada fase pra-kejadian, yang berpotensi mengungkap mata rantai kejahatan brutal tersebut.

Petinggi Militer Dipanggil

TNI memenuhi panggilan Komnas HAM dengan mengirimkan sejumlah pejabat tinggi. Mereka termasuk Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda Farid Ma’ruf, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, dan Wakil Kepala Pusat Penerangan (Wakapuspen) Mabes TNI Brigadir Jenderal Osmar Silalahi, didampingi beberapa perwira menengah. Kehadiran jajaran tinggi ini menunjukkan tekanan serius yang dilancarkan Komnas HAM.

Pemanggilan paksa ini menegaskan sikap Komnas HAM yang tidak akan mentolerir impunitas, terutama dalam kasus yang menyasar aktivis hak asasi manusia. Penyelidikan ini berupaya membongkar tabir gelap di balik serangan keji yang mengancam kebebasan berekspresi dan aktivisme sipil di Indonesia.

Komnas HAM secara eksplisit mencari informasi spesifik mengenai tindakan atau ketiadaan tindakan oleh pihak TNI sebelum insiden 18 Maret 2026. Data ini diharapkan menjadi kunci untuk merangkai kronologi lengkap dan mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin terlibat atau lalai dalam mencegah serangan tersebut.

Tuntutan Transparansi

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bukan sekadar tindak pidana biasa; ini adalah serangan langsung terhadap suara kritis masyarakat. Komnas HAM menempatkan kasus ini sebagai prioritas, menuntut transparansi penuh dari institusi militer yang seringkali sulit dijangkau oleh pengawasan sipil.

“Kami telah meminta keterangan dari pihak TNI. Alhamdulillah tadi dari pihak TNI hadir paling tidak tiga unsur, dari Kababinkum, lalu Danpuspom, dan Wakapuspen, beserta beberapa perwira menengah,” tegas Koordinator Subkomisi Penegakan Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, di kantor Komnas HAM, Jakarta.

Pramono menambahkan, “Ada sejumlah persoalan yang menjadi fokus saat menggali informasi dari pihak TNI. Pertama, Komnas HAM meminta informasi kaitannya yang dilakukan pihak TNI sebelum tanggal 18 Maret 2026.” Pernyataan ini secara gamblang menunjuk adanya area abu-abu atau pertanyaan krusial yang belum terjawab terkait peran TNI di tahap pra-insiden.

Ancaman terhadap Aktivisme

Penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus adalah kejahatan serius yang melukai demokrasi dan kebebasan sipil. Insiden ini memicu gelombang kecaman luas dan seruan untuk pengusutan tuntas. Empat pelaku telah ditahan di fasilitas keamanan maksimum, namun Komnas HAM melihat adanya potensi keterlibatan lebih dalam yang perlu diungkap. Pemanggilan petinggi TNI menandai eskalasi tekanan Komnas HAM terhadap militer untuk akuntabilitas penuh dalam kasus yang mengancam ruang gerak aktivis.