Reformasi Pasar Modal Dibahas dengan MSCI, BEI–KSEI–OJK Targetkan Selesai 2026

BEI dan KSEI, di bawah arahan OJK, bergerak cepat merombak fundamental pasar modal Indonesia menyusul desakan strategis dari MSCI Inc., pengindeks pasar global berpengaruh. Tiga inisiatif krusial – perluasan keterbukaan data kepemilikan saham, penyempurnaan klasifikasi investor, dan peningkatan ketentuan minimum free float – ditargetkan rampung sebelum April 2026, mengakui celah kredibilitas dan transparansi yang selama ini menghambat. Pertemuan daring antara pihak regulator dan operator pasar modal Indonesia dengan MSCI pada 5 Februari 2026 menyoroti urgensi reformasi ini.

Inisiatif pertama secara langsung menelanjangi kurangnya transparansi data kepemilikan saham. Selama ini, pasar hanya mengetahui pengungkapan porsi di atas 5 persen. Kini, BEI akan mewajibkan pengungkapan kepemilikan di atas 1 persen, dilaporkan secara bulanan. Langkah ini mengakui bahwa informasi yang ada sebelumnya terlalu minim, menghambat analisis mendalam investor dan berpotensi menyembunyikan konsentrasi kepemilikan signifikan.

Klasifikasi Investor dan Free Float yang Diperketat

Penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID) menjadi inisiatif kedua yang mendesak. Sistem SID yang ada hanya mengenal sembilan jenis investor, terlalu umum untuk analisis pasar yang presisi. KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan 27 subkategori baru, khususnya pada jenis investor Korporat (CP) dan Lain-lain (OT). Ini adalah pengakuan bahwa data granularitas investor saat ini tidak memadai, mempersulit pemetaan profil risiko dan perilaku pasar.

Inisiatif ketiga adalah peningkatan ketentuan minimum free float, dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Peningkatan ini, yang akan diterapkan secara bertahap, merupakan bagian dari delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Frasa “mempertimbangkan kesiapan emiten” mengisyaratkan potensi resistensi atau ketidaksiapan dari sejumlah perusahaan untuk melepaskan lebih banyak saham ke publik, padahal pendalaman pasar adalah kunci likuiditas dan transparansi.

Siaran pers tanggal 5 Februari 2026 dari BEI dan KSEI hanya memuat klaim komitmen untuk “menjaga keterlibatan yang tepat waktu, proaktif, dan konstruktif dengan MSCI.” Pernyataan ini jelas mengindikasikan bahwa inisiatif reformasi ini bukan murni ide domestik yang digagas secara proaktif, melainkan respons terhadap masukan dan tekanan eksternal dari lembaga sekelas MSCI yang menilai standar pasar modal Indonesia masih jauh dari optimal.

Langkah-langkah ini, meski diklaim mampu memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global, justru menyoroti keterlambatan Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan standar transparansi dan tata kelola pasar internasional. Reformasi yang dipaksakan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia masih harus berjuang keras untuk mencapai kredibilitas yang setara dengan bursa-bursa maju, bukan sekadar memenuhi tuntutan minimum agar tidak tertinggal.