Jaminan Gubernur Terungkap: Korban Tanah Gerak Padasari Tegal Punya Hunian Tetap

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjamin relokasi total bagi ratusan warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, yang rumahnya hancur akibat tanah bergerak pada Jumat (6/2/2026). Janji ini mencakup hunian sementara hingga hunian tetap dengan sertifikat kepemilikan, menyusul desakan atas kondisi permukiman lama yang tidak lagi layak dan berbahaya.

Kunjungan pejabat tinggi negara ini langsung ke lokasi pengungsian menegaskan keputusan pemerintah: permukiman lama harus ditinggalkan. Bencana tanah gerak yang berulang memicu urgensi relokasi massal, dengan keselamatan warga menjadi alasan tunggal di balik kebijakan drastis ini.

Desakan Relokasi Total

Peninjauan langsung Gibran dan Luthfi di Desa Padasari membongkar realitas mengerikan: rumah-rumah hancur, infrastruktur rusak parah, dan ancaman pergerakan tanah yang terus-menerus. Mereka duduk bersama warga di ruang pengungsian sempit, dikelilingi puing dan barang-barang yang berhasil diselamatkan, menyoroti betapa daruratnya kondisi di lapangan dan minimnya ruang gerak bagi korban.

Pemerintah memaksakan langkah relokasi sebagai satu-satunya jalan keluar. Ini bukan sekadar janji manis, melainkan perintah tegas untuk meninggalkan zona bahaya. Seluruh aset dan barang pribadi warga di area terdampak akan diamankan dan dipindahkan, namun fokus utama adalah pemindahan penduduk ke lokasi yang aman secara geologis.

Desakan relokasi ini muncul setelah serangkaian kejadian tanah gerak yang terus-menerus melanda Desa Padasari, mengubah area tersebut menjadi wilayah dengan risiko tinggi. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan berat untuk merealisasikan janji hunian baru bersertifikat, memastikan tidak ada warga yang terombang-ambing tanpa kepastian hukum atas tempat tinggal baru mereka.

Janji dan Keterangan Warga

Gubernur Ahmad Luthfi dengan lugas menyatakan kepada warga di lokasi, “Sertifikat nanti akan diurus. Ibu bapak tidak perlu khawatir akan dapat rumah berikut sertifikatnya.” Pernyataan ini bertujuan menenangkan warga di tengah ketidakpastian kehilangan harta benda, namun juga membebankan tanggung jawab besar pada birokrasi pemerintah untuk menepatinya.

Ia menambahkan, “Bapak dan ibu tidak usah memikirkan rumah yang di sana. Tanahnya masih bergerak dan sangat berbahaya. Barang-barang nanti akan kami amankan dan dipindahkan.” Ini menggarisbawahi keputusan final pemerintah untuk tidak mengizinkan warga kembali ke lokasi lama, sebuah langkah drastis yang menuntut penanganan cermat dan cepat.

Seorang warga Desa Padasari, Kailah, menegaskan kesiapan mereka untuk pindah. “Kejadian ini bukan kali pertama. Dahulu saat saya masih kanak-kanak diakui juga pernah terjadi kejadian serupa,” ujarnya, membenarkan riwayat panjang bencana di desa mereka dan membenarkan urgensi relokasi yang sudah seharusnya dilakukan sejak lama.

Pengakuan Kailah menyoroti kegagalan mitigasi bencana sebelumnya dan memperkuat narasi bahwa kondisi geografis Desa Padasari memang rentan. Relokasi adalah pengakuan telat atas ancaman laten yang sudah lama mengintai, kini dengan konsekuensi yang lebih besar.

Ancaman Berulang, Tantangan Nyata

Insiden tanah gerak di Desa Padasari bukan kejadian tunggal, melainkan cerminan kerapuhan geologis di banyak wilayah Indonesia yang padat penduduk. Bencana ini telah berulang kali menghantam, memaksa warga untuk hidup dalam ketakutan dan pemerintah untuk mengambil tindakan reaktif alih-alih preventif.

Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk memastikan janji hunian dan sertifikat terealisasi tanpa hambatan birokrasi yang biasa menghambat. Kecepatan, transparansi, dan ketepatan penanganan akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam melindungi warganya dari ancaman bencana yang terus membayangi.