Anthony Leong Usung Agenda Pengusaha Konstitusional, Ambil Formulir Caketum HIPMI

Anthony Leong resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum BPP HIPMI periode 2026–2029, namun fokus utamanya langsung meluncur pada janji ambisius: menjadikan organisasi ini pilar implementasi Pasal 33 UUD 1945. Langkah ini memicu pertanyaan mendasar tentang kesiapan HIPMI, yang kerap dituding sebagai arena jejaring elite, untuk benar-benar mewujudkan ekonomi kerakyatan dan mengatasi kesenjangan struktural yang Leong sendiri kritik.

Visi Ambisius di Tengah Realitas Kesenjangan

Leong menyoroti ketergantungan struktur ekonomi Indonesia pada pengusaha, khususnya sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang ia sebut “tulang punggung perekonomian.” Namun, ia tegas melihat adanya “kesenjangan dalam akses terhadap pasar, pembiayaan, dan jaringan bisnis,” menegaskan bahwa “tidak semua pelaku usaha memiliki peluang yang sama untuk berkembang.” Kondisi ini, yang ia paparkan, ironis mengingat peran vital UMKM yang kerap terpinggirkan dari akses modal dan jejaring kekuasaan. Di sinilah ia memposisikan HIPMI harus “hadir, membuka akses dan memperkuat kolaborasi”—sebuah klaim yang menuntut bukti konkret dari organisasi yang selama ini lebih dikenal sebagai gerbang politik dan bisnis bagi segelintir.

Janji Jembatan Pengusaha dan Negara

“HIPMI bukan sekadar organisasi, tapi harus menjadi bagian dari implementasi Pasal 33, di mana ekonomi dibangun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat,” tegas Leong di Sekretariat BPP HIPMI. Ia mengklaim nilai-nilai kebersamaan dan keadilan ekonomi Pasal 33 masih relevan, dan ingin HIPMI berperan sebagai “jembatan antara kepentingan pengusaha dan arah pembangunan nasional.” Leong menambahkan, “Pengusaha tidak bisa berjalan sendiri. HIPMI harus jadi wadah untuk saling menguatkan dan berkembang bersama.” Pernyataan ini, meski idealis, harus diuji dengan rekam jejak nyata HIPMI dalam memberdayakan anggotanya di luar lingkar elite, bukan sekadar retorika menjelang Munas.

Dorongan ke Sektor Strategis: Lebih dari Sekadar Konsumsi?

Leong juga mendorong pengusaha muda untuk tidak hanya berfokus pada sektor konsumsi, melainkan berani masuk ke “sektor strategis seperti energi, pangan, dan industri.” Langkah ini, katanya, penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Namun, pertanyaan muncul: bagaimana HIPMI akan memfasilitasi transisi ini, mengingat investasi di sektor-sektor tersebut memerlukan modal besar, teknologi canggih, dan akses kebijakan yang seringkali hanya dinikmati oleh korporasi besar?

Mengukur Janji di Lapangan

Menjelang Musyawarah Nasional (Munas) XVIII HIPMI Juni 2026, Leong mengaku telah berkeliling ke sekitar 30 provinsi di Indonesia untuk menyerap aspirasi pengusaha muda dari berbagai daerah. Ia berharap HIPMI ke depan bisa menjadi “gerakan kolektif yang membawa perubahan nyata,” bukan hanya bagi anggota, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. “Ini bukan tentang satu orang, tapi tentang gerakan bersama. HIPMI harus jadi penggerak ekonomi yang berdampak luas,” tutupnya. Namun, sejarah menunjukkan, janji-janji serupa seringkali terbentur kompleksitas internal dan realitas politik ekonomi yang jauh lebih besar dari sekadar semangat kolaborasi. Implementasi nyata dari visi ambisius ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kepemimpinan HIPMI mendatang.