Purbalingga Gebrak 2026: Desa Cantik, Visi Pembangunan Berbasis Data yang Wajib Diketahui

Desa Cantik Purbalingga: Antara Ambisi Data Akurat dan Realita Lapangan

BPS Kabupaten Purbalingga mencanangkan dua desa dan satu kelurahan di Kecamatan Kalimanah sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada 2026, menambah daftar wilayah yang diklaim akan memiliki data lebih akurat untuk pembangunan. Program ini, yang menargetkan Desa Bebakan, Desa Kalimanah Wetan, dan Kelurahan Kalikabong, mengulang janji peningkatan kualitas data desa sejak 2021, namun tantangan implementasi dan jaminan akurasi data di lapangan masih menjadi pertanyaan besar.

Target Baru, Tantangan Lama

Penambahan tiga wilayah baru ini menjadikan total delapan Desa Cantik di Purbalingga sejak program dimulai. BPS Purbalingga menegaskan akan memberikan pendampingan intensif. Pendampingan ini meliputi peningkatan literasi statistik bagi aparatur desa, mulai dari pengelolaan data dasar, standarisasi, hingga pemanfaatan teknologi informasi.

Langkah ini disebut-sebut krusial untuk memastikan setiap kebijakan di tingkat desa benar-benar berbasis data, bukan sekadar asumsi atau kepentingan sesaat. Namun, sinkronisasi data lokal yang seringkali parsial dan tidak terstandardisasi dengan kebutuhan “Satu Data Indonesia” masih menjadi hambatan serius.

Kebutuhan akan data yang akurat dan mutakhir menjadi sorotan utama, mengingat pembangunan desa seringkali terganjal minimnya informasi yang valid. Program Desa Cantik ini diharapkan menjadi solusi, walau realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan budaya kerja dan pemahaman statistik aparatur desa tidak terjadi instan.

Retorika Pejabat, Realita Lapangan

Kepala BPS Kabupaten Purbalingga, Slamet Romelan, bersikeras, “Program ini bukan hanya administratif, tetapi langkah nyata untuk menempatkan desa sebagai pelaku pembangunan, bukan sekadar objek.” Ia menekankan, “Aparatur desa dan kelurahan tidak hanya mengumpulkan data, mereka diharapkan mampu memahami, mengelola, hingga mendiseminasikan informasi secara benar. Selain itu, standarisasi data akan diselaraskan dengan standar nasional, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.”

Senada, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga, Tri Gunawan Setiaji, menyatakan, “Pembangunan yang efektif hanya dapat terwujud jika didukung data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak perencanaan.” Pernyataan ini menegaskan urgensi, sekaligus menyoroti potensi kegagalan jika kualitas data tidak terpenuhi.

Preseden dan Tekanan

Sebelumnya, Desa Kebutuh di Kecamatan Bukateja telah meraih penghargaan dari Kepala BPS RI pada 2025 sebagai salah satu dari delapan Desa Cantik Terbaik di Jawa Tengah. Pencapaian ini menjadi preseden, sekaligus tekanan bagi desa-desa lain di Purbalingga untuk tidak sekadar “cantik” di atas kertas, melainkan benar-benar mampu mengelola data secara optimal demi pembangunan yang konkret.