Rp11,42 Triliun Diselamatkan: Mengapa Penertiban Tambang dan Perkebunan Ilegal Adalah Perjuangan Berat?

Pemerintah, melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun keuangan negara dari penertiban masif perkebunan dan tambang ilegal sepanjang Januari hingga April 2026. Presiden Prabowo menyerahkan denda administratif dan hasil penyelamatan tersebut di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (10/4), seraya mengakui ancaman brutal yang dihadapi para anggota satgas di lapangan.

Capaian ini menancapkan komitmen pemerintah menindak praktik ilegal yang telah menggerogoti keuangan negara selama bertahun-tahun. Satgas PKH, dibentuk tiga bulan setelah Prabowo menjabat, menjadi ujung tombak operasi besar ini untuk merebut kembali aset dan kawasan hutan dari cengkraman oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Ancaman di Balik Penertiban

Presiden Prabowo secara terang-terangan mengungkap intimidasi dan ancaman yang dihadapi petugas Satgas PKH. Ini bukan sekadar penertiban administratif, melainkan pertarungan melawan pihak-pihak yang telah lama menikmati keuntungan dari praktik ilegal, kini berbalik melawan.

Penyelamatan Rp11,42 triliun ini berasal dari denda administratif, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penanganan tindak pidana korupsi, setoran pajak, dan PNBP denda lingkungan hidup. Ini menunjukkan multi-sektoralnya kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal yang terstruktur.

Total dana yang disetorkan Satgas PKH kepada negara mencapai Rp31,3 triliun sejak Oktober 2025 hingga April 2026. Angka ini membengkak menjadi Rp371 triliun jika dihitung sejak Februari 2025, saat Satgas PKH mulai beroperasi sebagai respons atas maraknya ilegalitas.

Operasi ini juga berhasil merebut kembali 5,89 juta hektare kawasan hutan dari perkebunan ilegal dan 10.257 hektare dari pertambangan ilegal. Luasnya lahan yang dikuasai kembali menggarisbawahi masifnya pelanggaran yang sistematis dan terabaikan sebelumnya.

Prabowo sendiri mengakui sulitnya kerja di lapangan. “Bagi elite yang ada di Jakarta, di ruangan AC, tidak bisa bayangkan betapa sulitnya bekerja Satgas PKH ini,” katanya, menyoroti jurang pemahaman antara birokrasi dan realita perjuangan nyata di lapangan.

Pengakuan Presiden atas Perjuangan

“Saudara-saudara, untuk itu atas nama pemerintah, atas nama negara dan bangsa, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama saya pribadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang bekerja dalam Satgas PKH ini, penghargaan saya yang sangat tinggi atas pengorbanan saudara,” ujar Prabowo, mengakui beratnya medan kerja.

Prabowo juga memahami tekanan yang dihadapi petugasnya. “Dan saya mengerti saudara-saudara, karena seorang Presiden punya banyak mata dan telinga. Saya paham banyak anggota Satgas PKH yang diancam, ada juga yang diintimidasi dan sebagainya,” katanya, menegaskan adanya perlawanan terorganisir dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan.

Ia menambahkan, “Semakin kita membela rakyat, semakin kita akan dilawan, semakin kita akan diserang, jangan khawatir, jangan khawatir, dia akan menggunakan segala alat, dia akan menggunakan uang yang mereka curi untuk membiayai gerakan-gerakan, tidak gentar kita, rakyat percayalah, rakyat bersama kita, rakyat bangga dengan kalian, rakyat melihat, saudara-saudara sekalian.”

Latar Belakang Masalah Kronis

Penertiban ini bukan sekadar upaya mengumpulkan denda, melainkan respons mendesak terhadap praktik ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun dan merugikan negara triliunan rupiah. Komitmen pemerintah untuk menindak tanpa pandang bulu kini berhadapan langsung dengan kekuatan finansial dan jaringan oknum yang telah lama menikmati impunitas.

Penyelamatan aset negara ini membuka mata publik terhadap masifnya praktik ilegal yang secara sistematis menggerogoti kekayaan alam dan keuangan negara, sebuah masalah kronis yang kini baru ditangani dengan serius.