Selat Hormuz Memanas: Protokol Ketat Iran Jadi Kunci Tertahannya Dua Kapal Pertamina

Iran secara terang-terangan menahan kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada Sabtu (11/4/2026) di Jakarta mengklaim penahanan itu akibat status “masa perang” yang membuat Selat Hormuz “tidak dalam kondisi biasa,” memaksa semua kapal tunduk pada protokol ketat Iran. Tindakan ini memicu tanda tanya besar atas kebebasan navigasi di jalur maritim krusial itu.

Penahanan ini secara langsung mengkonfirmasi status kapal milik perusahaan energi pelat merah Indonesia yang terperangkap dalam manuver geopolitik Tehran. Boroujerdi membenarkan bahwa insiden ini bukan kecelakaan, melainkan implementasi dari kebijakan Iran yang mengklaim kedaulatan atas pergerakan di salah satu jalur pelayaran minyak terpenting dunia.

Boroujerdi menyebut Selat Hormuz memiliki “kesensitivitasan saat masa perang,” membenarkan klaim Iran atas kontrol ketat di wilayah tersebut. Pernyataan ini secara langsung mengkonfirmasi status kapal milik perusahaan energi pelat merah Indonesia yang terperangkap dalam manuver geopolitik Tehran.

Tehran secara sepihak memaksakan “protokol ketat” untuk setiap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Aturan ini, menurut Boroujerdi, berlaku khusus di tengah kondisi yang diklaim sebagai “masa perang,” menciptakan preseden berbahaya bagi kapal-kapal internasional yang menggunakan jalur tersebut.

Protokol ini mengharuskan kapal-kapal, termasuk tanker Pertamina, untuk “bernegosiasi dengan pihak terkait, pihak penjaga keamanan dari Republik Islam Iran.” Hal ini efektif memberikan hak veto kepada militer Iran atas setiap pergerakan di selat tersebut, menempatkan kapal-kapal asing di bawah kendali militer Iran.

Klaim “masa perang” oleh Iran tanpa penjelasan rinci mengenai dasar penetapan status tersebut, memperkeruh situasi. Ini bukan sekadar insiden keamanan, melainkan bentuk penegasan kedaulatan Iran yang melampaui batas wilayah perairan internasional dan mengancam kebebasan navigasi.

Penahanan kapal Pertamina ini menggarisbawahi kerentanan pasokan energi global terhadap kebijakan unilateral Iran. Jakarta kini menghadapi dilema diplomatik dan logistik terkait nasib aset strategisnya yang tertahan.

Pengakuan Iran

“Terkait Teluk Persia dan Selat Hormuz saat ini tidak dalam kondisi biasa,” ujar Boroujerdi di Kampus Paramadina, Jakarta Timur. “Sebagaimana kita ketahui yang terjadi di sana memiliki kesensitivitasan saat masa perang.”

Ia melanjutkan, “Dan pada masa perang ini tentunya juga ada beberapa protokol yang harus dilalui terkait lewatnya kapal-kapal dari Selat Hormuz.” Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa penahanan kapal bukan insiden acak, melainkan bagian dari kebijakan yang disengaja.

“Di antaranya adalah bernegosiasi dengan pihak terkait, pihak penjaga keamanan dari Republik Islam Iran, yang semuanya harus melalui protokol tersebut,” tegas Boroujerdi, mengkonfirmasi bahwa kedaulatan navigasi di Selat Hormuz kini berada di bawah kendali sepihak Tehran.

Selat Hormuz merupakan choke point strategis, jalur utama bagi seperlima pasokan minyak dunia. Ancaman penutupan atau pembatasan navigasi oleh Iran bukan hal baru, namun kali ini berimplikasi langsung pada aset vital Indonesia.

Insiden ini memperparah ketegangan di kawasan, memaksa negara-negara pengguna Selat Hormuz untuk menghadapi realitas kontrol Iran yang semakin agresif terhadap jalur perdagangan vital tersebut.