Sekolah Rakyat Boyolali: Pembuka Asa Baru Anak Pedagang Cilok.
Muhammad Fauzan (46), penjual cilok di Boyolali, berjuang menghidupi tiga anaknya. Dengan keterbatasan penglihatan, ia bersyukur anaknya, Fathul Mu’in, kini bersekolah di Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat berasrama gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini membantu akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Program “Sekolah Rakyat” berasrama gratis yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto kini menjadi sorotan setelah Muhammad Fauzan (46), seorang penjual cilok tunanetra di Boyolali, menyekolahkan anaknya di sana. Program ini muncul sebagai jawaban atas keterbatasan ekonomi ekstrem yang menjerat keluarga Fauzan, sekaligus menyoroti jurang lebar akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin di Indonesia.
Fauzan, warga Dukuh Grembyuk, Desa Tanjung, Klego, Boyolali, Jawa Tengah, adalah potret nyata perjuangan hidup. Dengan omzet bersih hanya Rp50 ribu per hari dari berjualan cilok menggunakan sepeda ontel, ia harus menghidupi tiga anaknya seorang diri pasca-kematian istrinya. Kehadiran Sekolah Rakyat ini, meskipun disambut sebagai “harapan”, justru menguak kegagalan sistemik negara dalam menjamin pendidikan dasar yang layak tanpa embel-embel program khusus.
Akar Kemiskinan dan Pendidikan
Setiap hari, dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, Fauzan mengayuh dan menuntun sepedanya menjajakan cilok 5 kilogram ke berbagai sekolah. Keterbatasan penglihatan sejak lahir tidak menyurutkan semangatnya, namun realitas ekonomi tetap mencekiknya. Keuntungan Rp50 ribu per hari, itupun jika dagangan ludes, jelas tidak cukup untuk menopang kebutuhan tiga anak.
Anak sulungnya kini duduk di kelas 10 SMK. Anak keduanya, Fathul Mu’in, yang kehilangan ibu di usia empat tahun, kini bersekolah di Sekolah Rakyat yang dimaksud. Sementara si bungsu yang masih balita, terpaksa diasuh neneknya. Dinamika keluarga ini mengungkap betapa rentannya struktur keluarga miskin di tengah himpitan ekonomi tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
Fauzan, yang mengaku tidak bisa membaca dan menulis, kini melihat anaknya dapat mengenyam pendidikan. Sebuah kontras ironis: sang ayah buta huruf, namun anaknya memiliki kesempatan melalui program yang seharusnya menjadi hak dasar, bukan “program khusus” yang seolah-olah sebuah anugerah.
Program Sekolah Rakyat, dengan fasilitas berasrama dan gratis, memang meringankan beban Fauzan. Namun, bantuan ini juga mengindikasikan bahwa sistem pendidikan publik yang seharusnya menampung anak-anak seperti Fathul Mu’in, belum sepenuhnya berfungsi atau tidak dapat diakses oleh mereka yang paling membutuhkan.
Fokus pada kasus Fauzan ini menyoroti lebih jauh tentang kebijakan pendidikan yang belum merata. Program seperti Sekolah Rakyat, meskipun esensial, seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian yang bergantung pada inisiatif pribadi atau politik tertentu.
Harapan di Tengah Keterbatasan
Fauzan mengungkapkan harapannya yang sederhana namun mendalam untuk Fathul Mu’in. “Saya berharap anak saya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa,” ujarnya, sebuah doa yang lazim namun sulit terwujud tanpa dukungan sistemik.
Ia menolak memaksakan cita-cita pada anaknya, sebuah sikap realistis dari seorang ayah yang berjuang keras. “Saya tidak bisa menghendaki cita-cita anak, tapi saya ingin dia jadi anak yang bisa bekerja sungguh-sungguh,” tambahnya, menggambarkan kebebasan yang terbatas dalam menentukan masa depan.
Dalam sebuah pernyataan yang menukik tajam ke ranah politik, Fauzan juga menyampaikan apresiasi. “Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program-program yang telah dilakukan, terutama yang bisa diikuti oleh anak saya. Mudah-mudahan dapat hikmah dari Allah SWT,” kata Fauzan, seolah program ini adalah satu-satunya jalan keluar, bukan bagian dari tanggung jawab negara yang lebih luas.
Pertanyaan Kritis atas Solusi
Kisah Muhammad Fauzan hanyalah satu dari jutaan kisah pilu di Indonesia, di mana kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menjadi momok. Program “Sekolah Rakyat” mungkin menawarkan secercah harapan, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung: berapa banyak lagi Fauzan lain di luar sana yang belum terjangkau?
Keberlanjutan dan skalabilitas program semacam ini menjadi krusial. Tanpa solusi komprehensif yang mengatasi akar kemiskinan dan memastikan pendidikan merata bagi semua, inisiatif “program khusus” ini hanya akan menjadi tambal sulam di atas luka yang menganga lebar.