Aceh Genjot Pemulihan Pascabencana: Rumah Lansia dan Guru Jadi Sorotan Utama Perbaikan.

Personel TNI terpaksa turun tangan membersihkan dan memperbaiki rumah warga lanjut usia (lansia) di berbagai wilayah Aceh, hingga Jumat (6/2), setelah bencana banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan provinsi tersebut. Pengerahan militer ini menyoroti lambatnya respons sipil dalam menangani dampak pascabencana yang parah, meninggalkan warga rentan tanpa bantuan memadai.

Dengan sepatu bot, cangkul, dan sekop, prajurit TNI berjibaku memindahkan lumpur tebal dari rumah-rumah yang hancur, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Bireuen. Keterlibatan TNI menjadi wajah utama pemulihan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan instansi lain dalam menanggapi krisis kemanusiaan ini.

Operasi Pembersihan Massif

Pembersihan masif ini berpusat di beberapa titik, termasuk rumah Budi dan Jauhari di Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang. Lumpur tebal menutupi seluruh isi rumah, memaksa warga mengungsi dan menyisakan kehancuran.

Di lokasi yang sama, Desa Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, rumah Syahmi Zuraida, Udin, dan Lina juga tak luput dari sapuan lumpur. Situasi serupa terjadi pada rumah M Jamin di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, menunjukkan pola kerusakan yang meluas dan sistematis.

Perluasan operasi juga menyasar Kabupaten Pidie Jaya, di mana rumah Saiful Bahri dan Agus Salim di Desa Beuringen, Kecamatan Meurah Dua, menjadi target pembersihan. Nurfaldina di Desa Meunasah Lhok, kecamatan yang sama, juga menerima bantuan serupa, menandakan skala kerusakan yang tidak terpusat di satu wilayah saja.

Kabupaten Bireuen turut menjadi saksi bisu, dengan rumah Fauzi di Kecamatan Siblah Krueng dan Ainiyah di Kecamatan Samalanga dibersihkan dari sisa-sisa banjir dan longsor. Kehadiran TNI, dengan peralatan sederhana, menjadi satu-satunya harapan bagi banyak korban yang kehilangan segalanya.

Selain rumah warga, personel TNI juga memfokuskan perbaikan pada perumahan guru di SD Negeri Rantau Panjang, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Kerusakan infrastruktur pendidikan ini menambah daftar panjang PR pemerintah daerah yang terkesan lamban.

Klaim dan Realitas

Pemerintah dan TNI menyebut kehadiran mereka di tengah masyarakat terdampak bencana sebagai “bentuk komitmen dan pengabdian dalam membantu pemulihan kondisi sosial dan kemanusiaan pascabencana.” Pernyataan ini, ironisnya, hanya menegaskan bahwa militer kini menjadi garda terdepan dalam respons bencana, bukan lembaga sipil yang seharusnya.

Keterlibatan masif personel TNI ini secara telanjang memperlihatkan celah besar dalam kesiapan dan kapasitas pemerintah daerah Aceh. Respons pemulihan yang lamban dan terfragmentasi memaksa militer turun tangan, mengisi kekosongan yang seharusnya diisi oleh dinas-dinas terkait.

Warga terdampak kini semakin bergantung pada bantuan militer, sebuah indikasi bahwa struktur penanggulangan bencana sipil di provinsi tersebut masih rapuh. Pertanyaan besar adalah, sampai kapan kondisi ini akan terus berlangsung tanpa adanya perbaikan fundamental pada sistem yang ada?

Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh telah menyebabkan kerusakan luas, memaksa ribuan orang mengungsi dan menghancurkan infrastruktur vital. Ketergantungan pada intervensi militer untuk tugas-tugas sipil pascabencana ini menggarisbawahi kegagalan struktural dalam manajemen bencana di Aceh.

Situasi ini menuntut evaluasi serius terhadap kesiapan pemerintah daerah dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi bencana. Tanpa perbaikan mendasar, setiap kali bencana melanda, militer akan selalu menjadi satu-satunya solusi darurat.