Pemprov Jateng Bangun Kemandirian Ekonomi Santri Lewat Koperasi
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimtek pemberdayaan koperasi pondok pesantren di Pati pada 17 April 2026. Acara ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi santri melalui budi daya ikan lele. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen membuka kegiatan yang diikuti 20 pesantren, diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen membuka bimbingan teknis (Bimtek) pemberdayaan koperasi pondok pesantren di Auditorium Pesantren Maslakul Huda Pati pada Jumat, 17 April 2026. Kegiatan yang diikuti 20 pesantren ini diklaim sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi santri, dengan fokus tunggal pada budidaya ikan lele.
Namun, inisiatif ini menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas dan keberlanjutannya. Sebuah Bimtek tunggal dengan fokus sempit pada budidaya lele diragukan mampu mewujudkan “kemandirian ekonomi” yang komprehensif bagi puluhan pesantren, apalagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Klaim Kemandirian Ekonomi Santri
Bimtek ini diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Taj Yasin menegaskan pesantren harus memiliki fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat, yang mustahil tanpa kemandirian ekonomi. Klaim ini, meski ambisius, tidak diimbangi dengan strategi implementasi yang jelas.
Wagub Taj Yasin hanya “berharap” para santri menguasai teknologi dan agar Bimtek memberikan pelatihan pemasaran. Harapan ini menyoroti minimnya perencanaan konkret dari pemerintah provinsi untuk memastikan keberhasilan program. Ketergantungan pada “harapan” tanpa dukungan infrastruktur, modal, atau akses pasar yang terjamin, melemahkan potensi kemandirian yang dijanjikan.
Fokus eksklusif pada budidaya lele juga berisiko. Pasar lele yang fluktuatif dan potensi over-produksi dari 20 pesantren tanpa strategi pemasaran yang solid dapat justru menjerumuskan santri ke dalam kesulitan ekonomi, bukan kemandirian.
Kutipan Narasumber
Taj Yasin menyatakan, “Harapannya ini bisa berjalan terus, dan tentu saja istiqomah.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada inisiatif pesantren sendiri, bukan jaminan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Ia juga “berpesan agar para santri menguasai teknologi, supaya dalam menjalankan usahanya bisa berjalan secara maksimal,” dan “berharap bimtek memberikan pelatihan terkait pemasaran.” Ini bukan janji, melainkan instruksi dan harapan yang seharusnya sudah menjadi bagian integral dari program pemberdayaan yang komprehensif.
Pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Abdul Ghaffar Rozon, turut “berharap, para santri bersedia menjadi enterpreneur pertanian dan perikanan. Dan menjadi salah satu pondasi kemandirian, baik kemandirian personal maupun pesantren.” Harapan ini, meskipun mulia, tidak menjamin hasil nyata tanpa dukungan ekosistem yang kuat.
Program ini merupakan bagian dari “berbagai upaya” Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memberdayakan koperasi pondok pesantren. Namun, pendekatan yang terfragmentasi dan bergantung pada “harapan” semata berpotensi gagal mencapai tujuan besar kemandirian ekonomi santri.
Tanpa rencana aksi yang terukur, alokasi anggaran yang memadai, dan pendampingan pasca-Bimtek yang konsisten, inisiatif semacam ini berisiko hanya menjadi agenda seremonial. Kemandirian ekonomi santri membutuhkan lebih dari sekadar pelatihan budidaya lele; ia menuntut komitmen nyata dan strategi jangka panjang dari pemerintah.
