Prioritas Lebaran Gubernur Luthfi: Infrastruktur Jalan Wajib Mulus Demi Mudik Tanpa Kendala

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak pemerintah kabupaten/kota segera membenahi infrastruktur jalan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Desakan ini disampaikan Rabu (4/2/2026) di Surakarta, menyoroti krusialnya kondisi jalan bagi keselamatan, ekonomi, dan investasi, di tengah tantangan cuaca ekstrem dan persentase jalan yang masih jauh dari target.

Luthfi menekankan pemantapan jalan bukan sekadar kenyamanan, melainkan kunci vital pergerakan ekonomi dan iklim investasi. Konektivitas jalan yang buruk menghambat distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, dan aktivitas masyarakat, terutama saat volume pergerakan melonjak jelang Hari Raya.

Tantangan Jalan Rusak dan Target Ambisius

Meski jalan provinsi diklaim “hampir 97 persen mantap,” jalan kabupaten/kota masih tertinggal dengan “hampir 87 persen.” Angka ini berarti sekitar 13 persen jalan kabupaten/kota belum layak, memicu potensi keluhan publik dan hambatan serius. Luthfi sendiri mengakui, “Tantangan kita adalah curah hujan tinggi, karena penyakit jalan (rusak) itu air,” sebuah pengakuan atas problem klasik yang belum teratasi tuntas.

Janji Evaluasi dan Beban APBD Lokal

“Menjelang Lebaran, kita juga fokus pada infrastruktur,” kata Luthfi seusai kegiatan Outlook Ekonomi Soloraya 2026. Ia menambahkan, “Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan.”

Luthfi juga menegaskan, “Ke depan, menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus clear (lancar) dari public complain (komplain masyarakat).” Pernyataan ini menunjukkan ambisi tinggi di tengah realitas kondisi jalan yang belum sepenuhnya ideal.

Realitas dan Risiko Menjelang Mudik

Pemprov Jawa Tengah dan pemerintah daerah dituntut segera bertindak. Target “clear dari public complain” pada 2025-2026 tampaknya berat diwujudkan, mengingat curah hujan tinggi dan persentase jalan kabupaten/kota yang masih perlu penanganan serius. Koordinasi lintas daerah, termasuk penanganan jalan desa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, menjadi krusial untuk mencegah kelumpuhan ekonomi dan kemarahan publik saat puncak arus mudik.