Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi: Benarkah Harga Kebutuhan Pokok Aman? DPR Angkat Bicara

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dengan Research Octane Number (RON) tinggi resmi melonjak hari ini, Sabtu, 18 April 2026, memicu peringatan keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menyoroti keputusan mendadak ini sebagai langkah pemerintah yang berisiko memperparah beban masyarakat.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini, yang berlaku efektif sejak hari ini, langsung menuai kritik tajam. Rivqy menegaskan, meskipun pemerintah mungkin berdalih pada tekanan sektor energi global, momentum dan komunikasi kebijakan ini cacat, menciptakan kegelisahan luas di tengah publik yang sudah terhimpit.

Keputusan Mendadak dan Dampak Ekonomi

Keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi dengan RON tinggi terasa seperti pukulan mendadak bagi masyarakat. Pemerintah dinilai gagal menyiapkan publik, membiarkan spekulasi dan kekhawatiran tumbuh liar. Lonjakan harga BBM ini bukan hanya soal bahan bakar, melainkan pemicu domino terhadap seluruh rantai pasok dan biaya produksi.

Tekanan global terhadap sektor energi memang nyata, namun pemerintah harusnya mampu mengelola ekspektasi dan memberikan penjelasan komprehensif. Justifikasi “tidak mudah dihindari” tanpa transparansi penuh justru menimbulkan kecurigaan, bukan pemahaman.

Rivqy secara eksplisit menyuarakan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM ini akan langsung memukul daya beli masyarakat, terutama dengan meroketnya harga kebutuhan pokok. Tanpa intervensi dan penjelasan yang memadai, inflasi tak terhindarkan.

Pemerintah wajib menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Transparansi bukan hanya slogan, melainkan kunci untuk meredam gejolak. Publik berhak tahu tentang ketersediaan, beban subsidi yang sebenarnya, dan tantangan distribusi yang seringkali menjadi alasan di balik kebijakan kontroversial ini.

Ketiadaan komunikasi yang jujur dan menyeluruh hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan vital seperti ini menuntut kejelasan, bukan keputusan sepihak yang tiba-tiba.

Tuntutan Transparansi DPR

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” ujar Rivqy di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan pentingnya pemerintah menyampaikan secara terbuka kondisi riil BBM nasional kepada masyarakat. Rivqy menuntut kejelasan terkait ketersediaan, beban subsidi yang ditanggung, hingga tantangan distribusi yang kerap dijadikan alasan kebijakan.

Menurutnya, tanpa transparansi total, publik tidak akan pernah sepenuhnya memahami atau menerima alasan di balik kebijakan harga BBM. Kejujuran data adalah satu-satunya cara membangun kepercayaan.

Latar Belakang Kebijakan Energi

Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini memperpanjang daftar kebijakan energi pemerintah yang kerap menuai kontroversi. Setiap penyesuaian harga bahan bakar selalu memicu polemik, menyoroti ketidakmampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan energi yang stabil, prediktif, dan pro-rakyat. Publik terus-menerus dihadapkan pada ketidakpastian harga, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi rumah tangga.