Akhiri Keterbatasan: Anak Buruh Tani Kini Sekolah Gratis di Sekolah Rakyat Pemerintah

Seorang anak di Sragen, Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, kembali bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 78 setelah sebelumnya putus sekolah akibat himpitan kemiskinan ekstrem. Ibunya, Punijah (45), buruh tani serabutan, kini menggantungkan harapan pada program pendidikan gratis ini, sebuah cerminan kegagalan sistem pendidikan formal menjangkau warga termiskin. Kasus Lutfi menyoroti jurang lebar akses pendidikan yang masih membelit anak-anak dari keluarga rentan di Indonesia.

Kondisi ekonomi keluarga Punijah jauh dari layak. Rumah berdinding gedek dan berlantai tanah menjadi saksi bisu perjuangan harian. Penghasilannya hanya berkisar Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per hari, jika ada pekerjaan. Beban Punijah semakin berat karena suaminya menderita depresi dan seringkali tidak pulang, menjadikannya tulang punggung tunggal tanpa kepastian.

Kemiskinan Paksa Anak Putus Sekolah

Lutfi terpaksa berhenti sekolah dan bekerja di pabrik kerupuk di Tanon, Sragen, demi menopang ekonomi keluarga. Situasi ini bukan pilihan, melainkan paksaan dari realitas kemiskinan yang mencekik. Keinginan kuat Lutfi untuk kembali belajar justru menjadi luka bagi Punijah, yang tak sanggup membiayainya.

Kehadiran SRMA 78 Sragen menjadi angin segar di tengah keputusasaan. Sekolah ini menanggung seluruh kebutuhan pendidikan Lutfi, mulai dari seragam, sepatu, hingga makanan sehari-hari. Ini bukan sekadar bantuan, melainkan penambal lubang besar dalam jaring pengaman sosial pendidikan.

Bukan hanya pendidikan, Punijah juga menerima dua ekor kambing dari Kementerian Sosial. Bantuan ini diharapkan mampu menopang ekonomi keluarga yang porak-poranda. Namun, efektivitas jangka panjang bantuan semacam ini kerap dipertanyakan di tengah akar masalah kemiskinan struktural yang belum teratasi.

Perjuangan Seorang Ibu

“Dulu anak saya sudah minta-minta, ‘Mak, aku pengen sekolah lagi’, tapi aku gak mampu, Pak,” ujar Punijah sambil menangis, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. “Karena saya jadi tulang punggung sendirian, saya gak mampu untuk biayai anak saya sekolah.”

Kini, dengan Lutfi kembali bersekolah, Punijah merasakan kelegaan yang luar biasa. “Alhamdulillah, saya benar-benar bersyukur. Saya tidak mampu, tapi anak saya bisa sekolah lagi, dibimbing dengan baik,” katanya lirih, sebuah ucapan syukur yang menyiratkan betapa mahalnya hak dasar pendidikan bagi sebagian warga.

“Saya bangga banget, saestu bangga. Ada Sekolah Rakyat, saya bisa sekolahkan anak saya lagi,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca, berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan meraih masa depan yang lebih cerah. “Pengen jadi orang sukses, dadi anak sing sae (jadi anak yang baik).”

Kasus Ahmad Lutfi adalah satu dari sekian banyak potret buram akses pendidikan di Indonesia. Kehadiran Sekolah Rakyat, meski patut diapresiasi, sekaligus menohok wajah sistem pendidikan nasional yang masih gagal menjamin hak dasar setiap anak untuk belajar tanpa terhalang kemiskinan.