Pengamat: Satu Atensi Presiden untuk Aek Nabara Lebih Ampuh dari 7 Kali Mediasi Bank

Uang sebesar Rp28 miliar milik umat paroki Gereja Katolik Aek Nabara, yang diduga digelapkan pegawai BNI, dijanjikan kembali penuh pada hari ini, 22 April. Pengembalian dana ini terjadi setelah perjuangan panjang Suster Natalia Situmorang, bendahara koperasi Gereja, dan intervensi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang menggerakkan seluruh pihak terkait.

Penyelesaian kasus ini menyoroti kegagalan sistematis pengawasan perbankan yang hanya mampu bergerak setelah perhatian politik tertinggi. Perjuangan Suster Natalia yang tujuh kali menemui jalan buntu dalam mediasi dengan BNI, akhirnya tuntas dalam hitungan hari pasca-intervensi Presiden.

Intervensi Presiden dan Kegagalan Sistem

Perhatian langsung Presiden Prabowo terhadap kasus Suster Natalia menjadi kunci utama penyelesaian. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menegaskan atensi tersebut menggerakkan seluruh pihak terkait, dari fasilitasi DPR RI hingga tekanan pada aparat hukum di Polda Sumatera Utara. Namun, responsivitas ini sekaligus membuka pertanyaan krusial: mengapa dibutuhkan intervensi seorang Presiden untuk membuat bank BUMN bertanggung jawab kepada nasabahnya?

Transaksi senilai Rp28 miliar ini diketahui berjalan di luar sistem selama bertahun-tahun, sebuah indikasi kuat adanya kelemahan fundamental dalam pengawasan internal BNI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru meminta BNI melakukan investigasi internal menyeluruh setelah kasus ini menjadi perhatian nasional, mencakup aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola. Ini menggarisbawahi respons lambat lembaga pengawas dan bank itu sendiri.

Narasi yang menyebut akar masalah ini adalah literasi keuangan nasabah adalah keliru besar. Suster Natalia telah mencatat, meminta dokumen, dan menerima bunga yang konsisten – menunjukkan literasi yang memadai. Kegagalan mutlak terletak pada sistem pengawasan bank yang membiarkan praktik penggelapan terjadi tanpa terdeteksi.

Suara Kritis

“Atensi langsung dari Presiden Prabowo terhadap kasus Suster Natalia menunjukkan bahwa meskipun berdiri di puncak kekuasaan, ia mendengar jeritan rakyat kecil. Atensi ini yang akhirnya menggerakkan seluruh pihak dan menyelesaikan masalah,” kata Iwan Setiawan.

Iwan menambahkan, “Rakyat kecil, bahkan yang tinggal jauh dari Jakarta, bukan sekadar angka dalam laporan pengaduan. Ini juga jadi wujud komitmen keadilan Prabowo.”

Menanggapi argumen literasi nasabah, Iwan tegas menyatakan, “Literasi Suster Natalia justru cukup baik. Ia mencatat, meminta dokumen, dan menerima bunga yang konsisten. Yang gagal adalah sistem pengawasan bank.”

Suster Natalia secara terbuka menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan. Namun, apresiasi ini tidak boleh menjadi akhir. Agenda nyata setelah dana dikembalikan dan pelaku diproses adalah reformasi struktural perlindungan nasabah. Mekanisme yang kuat dibutuhkan agar kasus serupa tidak lagi memerlukan sorotan kamera atau intervensi langsung dari meja presiden untuk diselesaikan.