Puso Hantam Pati, Pemkab Turun Tangan dengan Bantuan Stimulan II: Akankah Cukup?
Pemerintah Kabupaten Pati menyalurkan bantuan stimulan puso tahap II senilai Rp15 miliar kepada 6.700 petani. Bantuan ini untuk petani terdampak gagal panen akibat banjir Januari-Maret 2026 di Pati, Sukolilo, Jakenan, dan Kayen. Dana dari pemerintah pusat melalui BNPB ini mencapai Rp8 juta per hektare, diserahkan 21 April 2026.
Pemerintah Kabupaten Pati, melalui Plt Bupati Risma Ardhi Chandra, akhirnya menyalurkan bantuan stimulan puso tahap II senilai Rp15 miliar kepada 6.700 petani di empat kecamatan pada Selasa, 21 April 2026. Bantuan ini datang terlambat, berbulan-bulan setelah gagal panen massal akibat banjir parah yang melanda wilayah tersebut antara Januari hingga Maret 2026.
Bantuan yang diklaim sebagai “stimulan” pemulihan sektor pertanian ini, dengan besaran Rp8 juta per hektare, memunculkan pertanyaan kritis mengenai kecukupan dan efektivitasnya dalam memulihkan kerugian petani yang terlanjur terpuruk. Ini bukan kompensasi penuh, melainkan sekadar pancingan di tengah krisis.
Bantuan Reaktif, Bukan Solusi Preventif
Penyaluran dana Rp15 miliar ini menyasar petani di Kecamatan Pati, Sukolilo, Jakenan, dan Kayen. Setiap hektare lahan yang terdampak puso hanya menerima Rp8 juta, angka yang jauh dari biaya produksi dan potensi kerugian hasil panen. Ribuan petani ini telah menanggung beban kerugian berbulan-bulan sebelum bantuan ini tiba.
Bantuan ini, yang disebut-sebut sebagai dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB, merupakan respons reaktif terhadap bencana banjir yang melumpuhkan pertanian Pati. Banjir periode Januari hingga Maret 2026 telah menghancurkan ribuan hektare sawah, meninggalkan petani dalam ketidakpastian ekonomi.
Pemerintah daerah dan pusat tampak lebih fokus pada penanganan pascabencana ketimbang upaya preventif yang berkelanjutan. Ketergantungan pada “stimulan” semacam ini hanya menunda masalah, tanpa menyentuh akar penyebab banjir berulang di Pati.
Status “tahap II” bantuan ini juga tanpa penjelasan memadai mengenai tahap pertama, menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan konsistensi program penanganan bencana pertanian di Pati. Apakah ada petani yang terlewat di tahap sebelumnya, atau mengapa penanganan dilakukan secara bertahap dan terkesan sporadis?
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, saat menyerahkan bantuan simbolis di pendapa kabupaten, hanya fokus pada angka. “Alhamdulillah, hari ini bisa terealisasi sejumlah Rp15 miliar, bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 6.700 petani yang ada di Kabupaten Pati,” ujarnya, tanpa menyinggung keterlambatan atau kecukupan dana.
Ia juga mengklaim, “Alhamdulillah sudah clear, dan insyaallah untuk ketahanan pangan ini Bapak Presiden sangat konsen sekali.” Pernyataan ini terkesan mereduksi kompleksitas masalah
