Ahmad Luthfi Ungkap Kunci Kepemimpinan Efektif untuk Wali Kota di Sumatera
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berbagi praktik kepemimpinan daerah di Banda Aceh. Seminar ini, bagian Hari Jadi Kota Banda Aceh dan Raker Apeksi, menyoroti kolaborasi pemerintah. Luthfi memaparkan strategi pembangunan daerah, termasuk peran kepala daerah sebagai manajer pemasaran. Jawa Tengah mencatat investasi Rp88,5 triliun berkat pendekatan ini.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tampil di Banda Aceh, Rabu (22/4/2026), memaparkan klaim “praktik baik kepemimpinan daerah” dalam sebuah seminar nasional. Kehadirannya di Gedung AAC Prof Dr Dayan Dawood, di tengah perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026, memicu pertanyaan tentang agenda di balik panggung promosi diri ini.
Di hadapan para wali kota Sumatera bagian Utara, Luthfi secara agresif mempromosikan model “collaborative government” dan peran kepala daerah sebagai “manager marketing,” seolah-olah keberhasilan Jawa Tengah adalah cetak biru yang siap ditiru tanpa kritik. Ini lebih menyerupai kampanye narasi keberhasilan daripada forum diskusi kebijakan yang objektif.
Klaim “Super Team” dan Aglomerasi Ekonomi
Luthfi mengklaim telah membentuk “super team” di Jawa Tengah, mengintegrasikan program pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta menolak “ego sektoral.” Ia menyebut kolaborasi 35 bupati/wali kota sebagai kunci pembangunan. Namun, detail implementasi dan tantangan riil dari kolaborasi semacam itu tidak diungkapkan secara mendalam.
Sebagai bukti, Luthfi menyoroti wilayah aglomerasi Soloraya yang disebutnya mencatat transaksi Rp10,7 triliun dari event Soloraya Great Sale 2025. Ia juga sesumbar tentang realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp88,5 triliun pada 2025, hasil dari kepala daerah yang berperan sebagai “manager marketing” yang piawai menawarkan potensi daerah kepada investor. Angka-angka ini, meski fantastis, perlu diverifikasi independen.
Strategi Luthfi melibatkan kunjungan ke provinsi lain dan negara sahabat, selalu mengajak bupati/wali kota, Kadin, dan Hipmi. Tujuannya jelas: mempromosikan potensi daerah dan menjajaki investasi. Ia juga menekankan penetapan lahan khusus industri tanpa mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD), sebuah klaim yang seringkali sulit diwujudkan di lapangan.
Selain itu, Luthfi membeberkan kolaborasi dengan 111 perguruan tinggi di Jawa Tengah, serta program kesehatan “Dokter Spesialis Keliling (Speling)” dan “Cek Kesehatan Gratis (CKG).” Praktik pengentasan kemiskinan melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan stunting, sekolah gratis, dan bantuan modal usaha juga menjadi bagian dari narasi keberhasilan yang dipresentasikan.
Narasi Tanpa Kritik
“Jadi, kita membentuk super team dalam membangun suatu daerah, tidak boleh ada ego sektoral. Satu daerah dengan daerah lain tumbuh bersama,” ujar Luthfi, seolah menihilkan kompleksitas dan konflik kepentingan yang lazim terjadi dalam pemerintahan daerah. Pernyataan ini, meski terdengar ideal, seringkali jauh dari kenyataan politik.
Luthfi juga menegaskan, “Seorang kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, memiliki peran sebagai manager marketing.” Pandangan ini mereduksi peran kepala daerah dari pembuat kebijakan dan pelayan publik menjadi semata-mata penjual, mengabaikan aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Terkait penanganan pengangguran, Luthfi menyebut pihaknya memaksimalkan “link and match” serta kerja sama antarperusahaan dengan sekolah vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik. Ini adalah pendekatan standar yang efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan ketat, bukan sekadar klaim di atas panggung.
Latar Belakang Acara dan Sudut Pandang
Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh dan Rapat Kerja Komwil I Apeksi 2026, sebuah forum penting bagi para pemimpin daerah di Sumatera bagian Utara.
