Banjir Pekalongan Kritis: Wagub Jateng Turun Tangan, Alat Berat Jadi Kunci Penanganan Darurat

Banjir merendam empat desa di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selama 17 hari tanpa penanganan efektif. Kondisi ini memaksa Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen turun langsung ke lokasi Minggu (1/2/2026), hanya setelah dihubungi warga yang putus asa. Intervensi mendadak ini berujung pada janji pengerahan alat berat untuk meninggikan tanggul dan normalisasi sungai, mengungkap lambatnya respons pemerintah daerah terhadap krisis berkepanjangan.

Keempat desa yang lumpuh adalah Mulyorejo, Tegaldowo, Karangjompo, dan Pacar. Gus Yasin, sapaan akrabnya, mengakui laporan awal datang saat ia berada di Pekalongan untuk agenda lain. Warga menghubungi langsung, memotong birokrasi yang jelas-jelas gagal mengatasi bencana ini selama lebih dari dua minggu.

Akar Masalah dan Kelalaian

Kebutuhan warga, menurut Gus Yasin, terlampau sederhana: alat berat untuk meninggikan tanggul. Sebuah solusi dasar yang seharusnya bisa diakses tanpa perlu intervensi pejabat tinggi. Dia menyoroti pemanfaatan bantaran sungai secara tidak terkendali sebagai pemicu penurunan elevasi tepi sungai, membuat air mudah meluap saat hujan deras. Ini menunjuk pada lemahnya pengawasan dan penegakan tata ruang selama bertahun-tahun.

Relawan setempat, Muhammad Nizar, mengonfirmasi banjir ini adalah kombinasi fatal dari hujan lokal, kiriman debit air besar dari wilayah selatan, limpasan Sungai Sengkarang, dan kondisi rob di pesisir yang menghambat pembuangan air. Infrastruktur yang ada terbukti tidak memadai; pompa banjir yang dioperasikan tidak mampu mengimbangi volume air yang masif.

Harmonis, warga Desa Tegaldowo, berinisiatif menghubungi Wagub setelah mengetahui keberadaan beliau di Pekalongan. “Telepon pertama tidak diangkat, kemudian beliau menelepon balik,” ungkap Harmonis, menggambarkan perjuangan warga mencari perhatian. Ia menegaskan, tanggul sungai mutlak butuh peninggian agar banjir tidak terulang.

Kepala Desa Tegaldowo, Budi Junaidi, mengeluhkan dampak banjir yang melumpuhkan aktivitas warga. “Kami minta Sungai Sengkarang segera dinormalisasi, karena luapan airnya banyak berasal dari sana,” desaknya, mencerminkan frustrasi akan kondisi yang terus berulang. Nizar menambahkan, relawan bersama warga telah membentuk posko dan memprioritaskan evakuasi kelompok rentan, sementara pemuda bertahan menjaga rumah – sebuah cerminan ketiadaan solusi menyeluruh dari pemerintah.

Banjir kronis di Pekalongan, diperparah rob dan infrastruktur yang usang, telah menjadi ancaman tahunan. Intervensi Wagub ini, meski disambut baik, hanyalah reaksi atas kegagalan sistematis yang membutuhkan solusi jangka panjang dan komprehensif, bukan sekadar pengerahan alat berat darurat.