Pemprov Jateng Ungkap Strategi Baru: Lompatan Kualitas Pendidikan Pesantren Dimulai.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung pendidikan agama pesantren. Wakil Gubernur Taj Yasin menyerahkan bisyarah kepada santri penghafal Al-Qur’an di Pekalongan. Program tali asih Rp1 juta per santri telah disalurkan kepada 1.041 penghafal hingga 2025. Pemprov Jateng berkomitmen melanjutkan dukungan ini pada 2026, memotivasi santri dan memperkuat pembangunan spiritual.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan “tali asih” senilai Rp1 juta kepada santri penghafal Al-Qur’an, dengan Wakil Gubernur Taj Yasin gencar menghadiri acara-acara keagamaan di Pekalongan. Program ini, yang diklaim sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pendidikan agama, justru dipertanyakan motifnya saat Taj Yasin terang-terangan menyebutnya sebagai “ikhtiar menghadirkan keberkahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.
Pada Minggu, 1 Februari 2026, Taj Yasin hadir dalam Wisuda Tahfidh Qur’an di Pondok Pesantren Roudhlotul Qur’an Jetak Kidul, Wonopringo, Kabupaten Pekalongan. Di sana, tiga santri penghafal 30 juz – Ahmad Ro’in Tuqotullah, Siti Aisyah, dan Nurul Musthofi’ah – menerima bisyaroh dari Pemprov Jateng. Sehari sebelumnya, Sabtu, 31 Januari 2026, Wagub juga menyambangi Haflah Akhirussanah di Pondok Pesantren Asma Chusna, Desa Kranji, Kabupaten Pekalongan, menyerahkan tali asih serupa kepada 16 penghafal Al-Qur’an lain.
Motif Keberkahan APBD
Klaim “keberkahan APBD” yang digaungkan oleh Taj Yasin memicu pertanyaan tentang prioritas dan efektivitas penggunaan dana publik. Dana APBD yang seharusnya dialokasikan berdasarkan kebutuhan prioritas dan dampak terukur, kini dihubungkan dengan konsep spiritual yang sulit dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas publik. Sejak Januari hingga 17 Desember 2025, Pemprov Jateng telah menyalurkan tali asih ini kepada 1.041 santri penghafal Al-Qur’an di berbagai daerah, dan berkomitmen melanjutkannya pada 2026.
Pengasuh Pondok Pesantren Roudhlotul Qur’an, Habib Ali, mengapresiasi kehadiran Wagub, menyebutnya sebagai “bentuk dukungan nyata terhadap penguatan pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.” Senada, Pengasuh Pondok Pesantren Asma Chusna, Zufar Mubarok, berterima kasih atas kehadiran Taj Yasin, yang ia sebut hadir “tidak hanya sebagai pejabat pemerintah, tetapi juga sebagai tokoh pesantren.”
Peran Wagub dan Dana Publik
Namun, Taj Yasin sendiri justru mempertegas narasi yang mengaitkan dana publik dengan dimensi spiritual. “Pemerintah memberikan bisyaroh kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Qur’an, supaya APBD Jawa Tengah berkah,” ujarnya, menekankan bahwa ini adalah “ikhtiar menghadirkan keberkahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” Ia juga mendorong santri untuk terus memperdalam hafalan dan pemahaman Al-Qur’an sebagai bekal hidup.
Langkah Pemprov Jateng ini, meski diwarnai apresiasi dari kalangan pesantren, membuka celah kritik tajam. Penggunaan dana APBD untuk program yang secara eksplisit dikaitkan dengan “keberkahan” memunculkan pertanyaan tentang batas antara kebijakan publik dan interpretasi keagamaan, serta potensi penyelewengan prioritas anggaran demi citra politis alih-alih peningkatan kualitas pendidikan yang terukur.
