Jateng Pangkas Syarat Pajak Kendaraan: Bayar Kini Tanpa KTP Pemilik Lama
Jawa Tengah memberlakukan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik lama. Berlaku 24 April hingga 31 Desember 2026, ini mempermudah masyarakat memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak harus melampirkan identitas dan menandatangani surat pernyataan balik nama. Kebijakan ini tidak mengubah status kepemilikan kendaraan.
Provinsi Jawa Tengah memberlakukan kebijakan kontroversial: pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa KTP pemilik lama. Kebijakan ini, berlaku mulai 24 April 2026 hingga 31 Desember 2026, secara efektif menunda penertiban administrasi kepemilikan kendaraan di provinsi tersebut.
Langkah ini, yang diklaim untuk “memudahkan” masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak, justru menciptakan celah bagi kendaraan yang belum balik nama, menunda kewajiban fundamental dan berpotensi memperpanjang masalah data kepemilikan yang tidak akurat.
Syarat Administratif dan Celah Penundaan
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional Tim Pembina Samsat seluruh Indonesia yang digelar di Semarang pada 22-23 April 2026. Meski disebut sebagai “kemudahan”, Bapenda Jateng menegaskan bahwa status kepemilikan kendaraan tetap mengacu pada dokumen sah, dan kewajiban balik nama tidak hilang.
Wajib pajak yang memanfaatkan skema ini wajib memenuhi sejumlah syarat administratif. Mereka harus menunjukkan STNK asli, melampirkan identitas diri, serta menandatangani surat pernyataan kepemilikan kendaraan.
Surat pernyataan tersebut, menurut Bapenda Jateng, memuat kesanggupan untuk melakukan proses balik nama pada tahun berikutnya. Ini berarti, penertiban administrasi yang dijanjikan baru akan terjadi setelah kebijakan relaksasi ini berakhir.
Kebijakan ini secara terang-terangan mengakui kendala masif pada kendaraan yang telah berpindah tangan namun belum diurus balik namanya. Alih-alih menindak tegas, pemerintah memilih jalan pintas dengan relaksasi sementara.
Respons Pejabat: Klaim Kemudahan, Minim Solusi
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, mengonfirmasi kebijakan ini pada Sabtu (25/4/2026). “Kebijakan ini memberikan kemudahan dalam pembayaran PKB tahunan, khususnya bagi kendaraan yang belum dilakukan balik nama,” ujarnya, mencoba meredam kritik.
Masrofi bersikeras bahwa kemudahan ini “bersifat terbatas, dan tidak mengubah status kepemilikan kendaraan maupun kewajiban registrasi yang berlaku.” Namun, ia gagal menjelaskan bagaimana penundaan balik nama ini akan mempercepat penertiban administrasi secara riil.
“Kami tegaskan kebijakan ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Setelah itu, pelayanan kembali mengikuti ketentuan yang berlaku, dan masyarakat diharapkan telah melakukan proses balik nama,” tegas Masrofi, menempatkan beban penertiban pada masyarakat setelah batas waktu kebijakan berakhir.
Pola Relaksasi Berulang: Menunda Masalah Inti
Kebijakan ini muncul setelah Gubernur Ahmad Lutfhi sebelumnya juga memberikan relaksasi pajak, termasuk potongan 5% PKB dan pembebasan bea balik nama kendaraan bekas. Langkah-langkah ini menunjukkan pola pemerintah provinsi yang cenderung memilih insentif daripada penegakan hukum tegas untuk menertibkan administrasi kendaraan.
Meski diklaim sebagai komitmen menghadirkan pelayanan publik yang “lebih mudah dan terukur”, kebijakan ini berisiko menunda masalah inti kepemilikan kendaraan yang tidak tercatat, menciptakan tumpukan pekerjaan administrasi yang akan meledak setelah 2026.
