May Day 2026 di Monas Bakal Dihadiri Presiden, KSPSI Pastikan Tak Pakai Anggaran Negara
loading…Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026). Foto: Felldy Utama JAKARTA – Elemen buruh menegaskan bahwa tidak ada anggaran negara yang digunakan untuk pelaksanaan perayaan hari buruh atau May Day yang digelar di Monas, pada Jumat (1/5/2026) lusa. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah dikonfirmasi akan hadir dalam perayaan tersebut.”Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dalam konferensi persnya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).Oleh karena itu, dia menyampaikan kembali tidak ada anggaran negara baik di Kementerian atau lembaga tertentu. Dia menyebut, terselenggarannya perayaan May Day 2026 di Monas ini berkat uluran tangan orang-orang baik yang sayang pada pergerakan buruh Indonesia.Baca juga: Prabowo Bakal Beri Kejutan saat May Day di Monas Lusa “Jadi pure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh,” ujarnya.”Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok,” tuturnya melanjutkan.(rca)
Elemen buruh mati-matian menolak tudingan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026. Penolakan ini muncul di tengah konfirmasi kehadiran Presiden terpilih Prabowo Subianto, memicu pertanyaan mendalam tentang transparansi pendanaan acara besar tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bersikeras bahwa seluruh biaya perayaan, termasuk logistik dan konsumsi, ditanggung penuh oleh “tangan-tangan orang baik” yang peduli pada pergerakan buruh, bukan dana publik. Klaim ini disampaikan dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 29 April 2026.
Dana Misterius “Orang Baik”
Penegasan berulang mengenai nol APBN justru mengundang kecurigaan. Bagaimana sebuah acara berskala nasional yang dihadiri Presiden dapat sepenuhnya dibiayai tanpa jejak dana publik, dan tanpa transparansi mengenai identitas “donatur” misterius tersebut?
Andi Gani merinci, tidak sepeser pun dana negara digunakan untuk kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung megah, hingga konsumsi ribuan buruh. Ini mengindikasikan skala acara yang besar, dengan implikasi biaya yang substansial.
Klaim pendanaan “pure 100% dari orang baik” ini mencoreng akuntabilitas. Publik berhak tahu siapa di balik uluran tangan itu, terutama mengingat potensi kepentingan tersembunyi di balik sumbangan besar untuk acara yang melibatkan kepala negara.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menambah bobot politik pada perayaan May Day, sekaligus menyoroti urgensi transparansi dana. Sebuah acara yang diwarnai kehadiran simbol kekuasaan tertinggi seharusnya bebas dari keraguan finansial.
Sikap ngotot KSPSI membantah penggunaan APBN kontras dengan praktik umum penyelenggaraan acara publik berskala besar di Indonesia, yang kerap melibatkan dukungan anggaran dari berbagai kementerian atau lembaga negara.
Penolakan Keras dari KSPSI
“Saya tegaskan, biaya May Day tahun ini tidak menggunakan APBN kementerian mana pun. Tidak ada, tidak ada dana negara dipakai sepeser pun saya tahu persis. Tidak ada, baik kaos, payung dari Presiden, pendirian panggung, konsumsi semuanya,” kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Rabu (29/4/2026).
Dia melanjutkan, “Jadi pure 100% itu merupakan dana dari tangan-tangan orang yang baik dan sayang pada pergerakan buruh.”
Andi Gani kembali menegaskan, “Saya pastikan nol dana APBN yang dipakai untuk acara May Day besok.”
Latar Belakang dan Pertanyaan
Hari Buruh Internasional selalu menjadi panggung penting bagi tuntutan pekerja. Namun, May Day 2026 ini tercoreng oleh pertanyaan tak terjawab mengenai sumber dana di tengah janji transparansi publik.
Transparansi pendanaan publik adalah pilar demokrasi. Klaim “dana orang baik” tanpa identitas jelas memicu spekulasi dan merusak kepercayaan, terutama ketika melibatkan figur setinggi Presiden.
