Akses Jalan Raya Aceh: Progres Pemulihan Mendesak Terungkap, Apa Tahap Berikutnya?

Tiga bulan pascabencana banjir dan longsor November 2025, sebagian besar akses jalan utama di Aceh akhirnya kembali “fungsional.” Namun, klaim pemulihan ini menyembunyikan kenyataan bahwa sejumlah ruas vital masih mengandalkan solusi sementara, bahkan rentan longsor susulan.

Per Kamis (12/2), jalur dari Banda Aceh hingga Meureudu dilaporkan terhubung penuh, membuka kembali mobilitas dan distribusi bantuan ke wilayah yang terisolasi. Namun, pemulihan ini berjalan lambat, membiarkan roda ekonomi dan kehidupan masyarakat lumpuh berbulan-bulan.

Pemulihan Parsial dan Solusi Sementara

Pembersihan sedimen dan penimbunan oprit jembatan menjadi upaya dominan, seperti terlihat di ruas Kota Langsa-Kuala Simpang yang selesai 10 Desember 2025, dan Jembatan Krueng Meureudu yang berfungsi sejak 12 Desember 2025. Kendati demikian, sejumlah jembatan krusial, seperti Ulee Langa dan Pante Dona, masih dalam proses perbaikan atau penggantian, memaksa warga beradaptasi dengan kondisi seadanya.

Ketergantungan pada Jembatan Bailey, seperti di ruas Kota Bireuen-Batas Bireuen/Bener Meriah, atau penggunaan jalan alternatif—contohnya di jalur Genting Gerbang-Simpang Uning untuk menghindari Jembatan Putus Titi Merah—menyoroti belum tuntasnya infrastruktur permanen. Ini bukan solusi jangka panjang, melainkan tambal sulam darurat.

Ruas Blangkejeren-Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara menjadi bukti rapuhnya penanganan. Setelah fungsional 19 Desember 2025, jalur ini kembali longsor pada 3 Januari 2026, lalu dibuka lagi 9 Januari 2026. Insiden berulang ini menguak pertanyaan serius tentang kualitas dan durabilitas perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Lima dari tujuh jembatan yang terputus di wilayah Bireuen/Bener Meriah-Aceh Tengah, termasuk Jembatan Alue Kulus dan Timang Gajah, memang telah beroperasi fungsional. Namun, status “fungsional” tidak menjamin keamanan dan kenyamanan optimal, terutama dengan masih adanya jalan alternatif yang memaksa kendaraan memutar.

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Distribusi barang dan jasa, meski telah berjalan, tetap dihadapkan pada risiko dan waktu tempuh yang lebih panjang akibat infrastruktur yang belum sepenuhnya stabil dan permanen.

Tantangan Jangka Panjang

Banjir dan longsor parah November 2025 melumpuhkan sebagian besar wilayah Aceh, memutus akses dan mengisolasi ribuan warga. Upaya pemulihan yang memakan waktu berbulan-bulan ini, meski mengklaim telah membuka kembali sebagian besar akses, belum sepenuhnya mengembalikan Aceh ke kondisi normal.

Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk tidak hanya membuka akses, melainkan memastikan infrastruktur yang dibangun kokoh dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara yang rentan terhadap bencana serupa di masa depan.