Prabowo Resmikan 13 Proyek Hilirisasi Rp116 T: Gebrakan Kilang Minyak, Pengganti LPG, dan Biodiesel untuk Kedaulatan Energi.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai total Rp116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4). Seremoni peletakan batu pertama ini mengklaim akan memangkas ketergantungan impor dan menggenjot nilai tambah sumber daya alam, namun janji-janji serupa kerap menguap di tengah jalan.

Langkah ini, yang mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian, disebut-sebut sebagai jalan menuju kemakmuran dan kemandirian ekonomi. Namun, tanpa tata kelola yang transparan dan konsisten, investasi triliunan rupiah ini berpotensi sekadar proyek mercusuar tanpa dampak signifikan bagi rakyat.

Ambisi Hilirisasi dan Tantangan Klasik

Lima proyek energi, lima proyek mineral, dan tiga proyek pertanian menjadi fokus utama tahap kedua ini. Prabowo menegaskan hilirisasi adalah “jalan satu-satunya” untuk kemakmuran, sebuah retorika yang berulang dari pemerintahan sebelumnya tanpa hasil optimal yang jelas.

Proyek-proyek ini mencakup pengembangan kapasitas kilang gasoline di Dumai dan Cilacap, yang digadang-gadang akan memangkas impor bensin hingga 2 juta kiloliter per tahun. Ada pula pengolahan batu bara menjadi DME untuk substitusi LPG dan sawit menjadi biodiesel, upaya yang patut dipertanyakan efektivitasnya dalam skala besar mengingat tantangan infrastruktur dan pasar.

Pemerintah menargetkan penurunan ketergantungan impor, penguatan rantai pasok, serta peningkatan nilai tambah sumber daya domestik. Namun, sejarah menunjukkan, janji manis hilirisasi seringkali terganjal masalah perizinan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya pengawasan.

Investasi masif Rp116 triliun ini juga mencakup pembangunan terminal BBM baru di Palaran, Biak, dan Maumere, serta fasilitas pengolahan baja nirkarat dari nikel di Morowali dan slab baja karbon di Cilegon. Proyek-proyek ini menyoroti ambisi besar, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan ekosistem industri dan tenaga kerja lokal.

Dari Maluku Tengah, dua proyek hilirisasi pala dan kelapa juga masuk daftar, menyiratkan diversifikasi sektor. Namun, implementasi di daerah terpencil seringkali menghadapi kendala logistik dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, berpotensi menghambat realisasi janji ekonomi.

Janji Kemakmuran yang Menggantung

Prabowo, saat peresmian, lantang menyatakan, “Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur.” Pernyataan ini, meski ambisius, mengabaikan kompleksitas tantangan yang membayangi. Kemakmuran tidak datang hanya dari peletakan batu pertama, melainkan dari eksekusi tanpa celah dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Risiko Pengulangan Sejarah

Langkah ini diklaim sebagai bagian integral dari Asta Cita dan visi Presiden Prabowo untuk kemandirian ekonomi nasional. Namun, tanpa penguatan tata kelola yang signifikan dan konsistensi implementasi yang selama ini menjadi pekerjaan rumah, proyek-proyek senilai triliunan rupiah ini berisiko menjadi catatan kaki kegagalan hilirisasi sebelumnya.

Keberhasilan hilirisasi bukan sekadar angka investasi, melainkan kemampuan negara menjamin manfaatnya benar-benar menyentuh masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir korporasi besar. Masa depan akan membuktikan apakah janji kemakmuran ini hanya sebatas seremoni ataukah transformasi ekonomi yang nyata.