May Day: Ketika Aktivis dan Pejabat Bersatu, Mengurai Klaim Keberpihakan Negara pada Buruh

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026, di Jakarta, diwarnai seremoni oleh ratusan aktivis, tokoh nasional, dan “sejumlah pejabat penting pemerintahan”. Acara yang diinisiasi aktivis senior Hariman Siregar dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi ini, mengklaim menyoroti “pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional menuju negara industri yang maju dan berdaya saing”.

Namun, di balik klaim refleksi kebangsaan yang “hangat”, peringatan ini gagal menyentuh akar masalah riil buruh. Sementara panggung diisi retorika tentang kontribusi pekerja, isu krusial seperti revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tarif ojek online-yang nyata-nyata mendesak-justru hanya dicatat oleh pejabat, tanpa solusi konkret yang terungkap.

Seremoni Tanpa Solusi Konkret

Acara di Jakarta itu mengumpulkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis lintas generasi dan pejabat. Kehadiran mereka seolah memberi legitimasi pada narasi bahwa kondisi buruh sedang dalam jalur yang benar menuju kemajuan, sebuah klaim yang kontras dengan realitas jutaan buruh yang masih berjuang di lapangan.

Fokus “refleksi kebangsaan” yang ditekankan penyelenggara, Hariman Siregar dan Bursah Zarnubi, cenderung mengarah pada gambaran ideal negara industri. Ini mengaburkan fakta bahwa “negara industri yang maju dan berdaya saing” masih menjadi janji kosong bagi banyak pekerja yang menghadapi ketidakpastian.

Penyelenggara acara menggarisbawahi pentingnya peran buruh dalam pembangunan. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah “peran penting” ini sudah sejalan dengan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak buruh yang memadai, ataukah hanya retorika tanpa substansi?

Masukan dari buruh, seperti yang dilaporkan terkait RUU Ketenagakerjaan dan tarif ojek online, hanya “dicatat” oleh pejabat. Ini bukan tindakan, melainkan sekadar administrasi keluhan. Mencatat masukan tanpa tindak lanjut yang jelas adalah bentuk pembiaran terhadap tuntutan dasar buruh.

Konteks mendesak dari peringatan May Day seharusnya adalah evaluasi kritis terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang ada, bukan sekadar perayaan kontribusi yang belum sepenuhnya terbayar dengan layak dan adil.

Sorotan Hanya Retorika

Laporan dari acara tersebut tidak memuat kutipan langsung dari para pembicara. Namun, inti pesan yang ditekankan oleh inisiator acara seperti Hariman Siregar dan Bursah Zarnubi, fokus pada “pentingnya peran buruh dalam pembangunan nasional”. Ini adalah narasi yang sering digunakan untuk menggeser perhatian dari tuntutan konkret buruh.

Penyelenggara nampak berupaya menciptakan suasana “hangat dan penuh refleksi”, yang justru dapat menumpulkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah atau pengusaha.

Fokus pada “negara industri yang maju dan berdaya saing” bisa diartikan sebagai upaya mengarahkan diskusi jauh dari masalah mendesak seperti upah minimum, keamanan kerja, atau jaminan sosial yang masih jauh dari ideal bagi mayoritas pekerja.

May Day: Antara Perayaan dan Perjuangan

Hari Buruh Internasional, yang secara historis merupakan hari perjuangan untuk hak-hak pekerja, kini seringkali diselimuti oleh acara-acara seremonial. Di Jakarta, 1 Mei 2026, fenomena ini kembali terulang, menyajikan perayaan alih-alih perjuangan.

Alih-alih menjadi panggung tuntutan yang kuat, acara ini berisiko menjadi ajang “refleksi” yang minim dampak riil. Perjuangan buruh yang sesungguhnya – untuk upah layak, kondisi kerja aman, dan jaminan sosial – masih jauh dari kata selesai, bahkan ketika panggung diisi oleh “tokoh nasional” dan “pejabat penting” yang hanya mencatat keluhan.