Krisis Pupuk Global Mencekik, Prabowo Pangkas Harga 20% untuk Petani: Taktik Berani atau Solusi Nyata?

Presiden Prabowo Subianto memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk petani di seluruh Indonesia, efektif Minggu (3/5/2026). Kebijakan ini muncul mendesak, menyusul lonjakan harga pupuk global hingga 40% dalam hitungan minggu akibat penutupan Selat Hormuz dan penghentian ekspor China, yang mengancam produksi pangan nasional.

Langkah ini, menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, adalah respons terhadap krisis pupuk global yang menekan banyak negara, memaksa pemerintah bergerak cepat agar petani tetap dapat menanam di tengah ketidakpastian pasokan dan harga.

Krisis Global Mencekik

Krisis global menghantam brutal. Sejak Februari 2026, konflik Timur Tengah memblokir Selat Hormuz, jalur vital sepertiga perdagangan pupuk dunia. Bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, harga urea global melambung 40% hanya dalam beberapa pekan.

Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang sangat bergantung pada impor pupuk, langsung menghadapi ancaman nyata krisis produksi pangan. Penurunan harga 20% ini mencakup semua jenis pupuk bersubsidi: urea, NPK, dan ZA, yang krusial bagi daya tanam petani.

Selain pemangkasan harga, pemerintah juga mengklaim telah menyiapkan langkah struktural. Sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden, diklaim mempercepat alur penyaluran dari Kementerian Pertanian hingga PT Pupuk Indonesia langsung ke petani.

Akses pupuk juga dijanjikan lebih mudah melalui integrasi KTP dan perluasan jaringan kios hingga tingkat desa. Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026, menjamin pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.

Sejak 2025, pemerintah juga menyatakan telah melakukan diversifikasi pasokan untuk mengurangi ketergantungan impor tunggal. Hal ini diklaim meminimalkan dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China, menjaga pasokan pupuk untuk musim tanam 2026.

Klaim Antisipasi dan Deregulasi

Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa Presiden Prabowo “sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan.” Amran menambahkan, “Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan.”

Pernyataan ini muncul di tengah desakan publik atas lonjakan harga yang sudah terjadi. Amran juga menyebut bahwa kebijakan ini adalah “bukti nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan petani nasional.”

Pemerintah mengklaim penurunan harga ini mampu memangkas biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam, sekaligus memperluas akses bagi lebih dari 16 juta petani dan memperkuat posisi tawar terhadap fluktuasi harga gabah.

Jaminan Harga dan Cadangan Pangan

Tidak hanya pupuk, pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini diklaim menjamin petani tidak merugi dan tetap untung di tengah tekanan harga pangan global.

Mentan Amran juga menyatakan cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah, meski dihadapkan pada ancaman El Niño dan ketidakpastian global. Pendekatan hulu-hilir ini menjadi pembeda utama kebijakan pertanian Presiden Prabowo, menekan biaya di hulu dan menjaga pendapatan di hilir.