Jangli Bergerak: 15 Rumah Terancam, Pemkot Semarang Siapkan Relokasi Mendesak
Wali Kota Semarang meninjau lokasi pergerakan tanah di Jangli, Tembalang. 15 rumah terdampak, dua dibongkar akibat kerusakan parah. Pergerakan tanah ini bukan kali pertama di Semarang. Pemkot Semarang sedang bahas relokasi warga terdampak. Keselamatan dan kewaspadaan warga menjadi prioritas. BPBD mendirikan tenda pengungsian.
Pergerakan tanah masif kembali menghantam Semarang, kali ini di RT 7 RW 1, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, menyebabkan 15 rumah rusak dan memicu pembongkaran paksa dua bangunan pada Rabu (11/2) sore. Bencana yang terus memburuk ini telah menciptakan retakan tanah selebar lima meter, memutus akses jalan, dan memaksa warga bertahan dalam ketidakpastian, sementara respons pemerintah kota masih berkutat pada tinjauan dan rencana jangka panjang yang belum jelas.
Dua rumah warga, milik Slamet Riyadi dan Budi Darminto, terpaksa dibongkar karena kerusakan parah dan risiko roboh. Sebelumnya, satu rumah milik Supriadi sudah lebih dulu ambruk, dan satu lainnya milik Supardi mengalami pergeseran ekstrem sehingga harus dikosongkan. Pergerakan tanah di Jalan Jangli dilaporkan terus meluas, mencapai radius 70 meter di wilayah RT 7 RW 1, dengan retakan yang bertambah dua meter sejak semalam hingga pagi ini, membuat jalan tidak bisa lagi dilalui kendaraan.
Respons Lambat di Tengah Ancaman Berulang
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengakui pergerakan tanah ini bukan insiden terisolir; kejadian serupa pernah terjadi di Jomblang. Namun, solusi konkret masih jauh. “Terkait relokasi, tentu harus ditemukan tempat yang cukup. Ada yang setuju relokasi, ada yang menolak. Nanti akan didata dulu, mana yang mau dan mana yang tidak,” ujarnya, menyiratkan lambatnya pengambilan keputusan di tengah krisis yang mendesak.
Agustina hanya bisa menyarankan langkah darurat. “Yang paling penting anak-anak yang sekolah harus tetap bisa sekolah. Untuk sementara saya sarankan sebagian warga mengungsi dulu ke sanak saudara,” katanya, tanpa menawarkan solusi permanen yang mendesak. Ia juga meminta camat dan lurah setempat memasang pengeras suara sebagai sistem peringatan dini, sebuah tindakan reaktif ketimbang preventif.
Ketua RT 7 RW 1 Jangli, Joko Sudaryono, menegaskan skala kerusakan: “Total ada 15 rumah terdampak. Hari ini yang dibongkar dua rumah yang kondisinya paling parah, milik Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Budi Darminto. Sebelumnya ada satu rumah yang roboh sendiri, milik Bapak Supriadi.” Joko menambahkan, “Pergerakan tanah di Jalan Jangli, dilaporkan terus bertambah. Sejak tadi malam hingga pagi hari, tanah bergerak sekitar dua meter, sehingga lebar retakan kini mencapai kurang lebih lima meter dan tidak bisa lagi dilalui kendaraan, termasuk sepeda motor.”
Warga yang tersisa memilih bertahan dengan kewaspadaan tinggi, melakukan ronda malam dan pemantauan mandiri di tengah ancaman yang tak kunjung berhenti. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memang telah mendirikan tenda pengungsian, namun banyak warga masih berharap relokasi ke lokasi yang lebih aman, namun tetap di sekitar area yang sama, meskipun Ketua RT Joko Sudaryono mengakui lahan yang tersedia sangat terbatas.
Pembahasan anggaran relokasi maupun penanganan di lokasi terdampak masih terus berlangsung di Pemkot Semarang. Situasi ini menyisakan warga dalam limbo antara ancaman alam yang nyata dan janji birokrasi yang belum pasti, menegaskan bahwa masalah pergerakan tanah di kota ini adalah ancaman berulang yang menuntut solusi cepat dan permanen, bukan sekadar respons reaktif.
