Jawa Tengah: KEK dan Industri, Pilar Utama Penggerak Ekonomi Regional

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengungkap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) menyumbang 1,87% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah pada 2025. Angka ini, meski disebut “lumayan besar” oleh BPS, memicu pertanyaan tentang efektivitas ratusan perusahaan di dalamnya dalam menggenjot ekonomi secara signifikan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, di sisi lain, terus mendesak pembentukan KEK/KI baru, mengabaikan potensi diversifikasi ekonomi yang lebih luas.

Kontribusi KEK terhadap PDRB tercatat 0,98% atau Rp4,86 triliun, sementara KI menyumbang 0,89% atau Rp4,43 triliun. Angka ini muncul di tengah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2025 yang mencapai 5,37%. Lebih spesifik, kontribusi KEK dan KI terhadap sektor industri pengolahan mencapai 3,70%, dengan KEK menyumbang 2,33% (Rp3,86 triliun) dan KI 1,37% (Rp2,26 triliun). Sektor industri pengolahan sendiri mendominasi PDRB Jawa Tengah dengan persentase 33,38%.

Kontribusi yang Dipertanyakan

Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, dalam audiensi dengan Gubernur Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (11/2/2026), menyatakan, “Itu lumayan besar terhadap perekonomian. Ini baru yang sudah beroperasi. Ada juga yang belum beroperasi secara penuh, sehingga ke depannya saya kira akan lebih besar lagi.” Pernyataan ini terkesan optimistis, namun data menunjukkan bahwa dari total 300 lebih perusahaan yang beroperasi di berbagai KEK/KI seperti Kendal, Batang, Candi Semarang, Terboyo, Wijayakusuma, BSB Industrial Park, Jateng Land Park Sayung Demak, dan Batang Industrial Park, kontribusi terhadap PDRB secara keseluruhan masih di bawah dua persen.

Dorongan Agresif Gubernur

Gubernur Ahmad Luthfi secara vokal mendesak bupati dan wali kota untuk menciptakan KEK dan KI baru di wilayah masing-masing. Daerah seperti Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang disebut-sebut merespons dorongan ini. “Potensinya besar dan banyak yang harus dikerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi, sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Luthfi. Namun, dorongan agresif ini minim pembahasan mengenai dampak lingkungan, pemerataan pembangunan, atau keberlanjutan ekonomi jangka panjang yang tidak hanya bergantung pada sektor industri.

Sensus Ekonomi: Sekadar Data?

BPS berencana menggelar Sensus Ekonomi pada Mei-Juli 2026, yang akan memotret daya saing usaha, memetakan perekonomian wilayah, serta mengidentifikasi persoalan dunia usaha. Gubernur Luthfi menegaskan dukungan penuh terhadap sensus ini, berjanji mengomunikasikan dengan bupati/wali kota serta pelaku usaha. “Pendataan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPS di seluruh sektor, sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan,” ujarnya. Namun, pertanyaan muncul apakah sensus ini akan benar-benar menghasilkan kebijakan yang lebih kritis dan berimbang, atau sekadar menjadi justifikasi untuk terus memperluas KEK/KI tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak riilnya.