Kalah di Pengadilan, Perusahaan di China Dilarang Pecat Karyawan demi AI

China secara hukum melarang pemecatan karyawan yang tugasnya diambil alih kecerdasan buatan (AI). Putusan pengadilan di Hangzhou menjadi tonggak penting, menetapkan perusahaan tidak boleh memangkas tenaga kerja semata-mata demi efisiensi AI. Langkah protektif ini menampar tren global, khususnya di Amerika Serikat, yang justru membiarkan AI menggantikan peran manusia di berbagai sektor tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Pengadilan di Hangzhou menegaskan prinsip bahwa hak-hak karyawan tidak boleh dikorbankan demi keuntungan teknologi semata. Ini bermula dari kasus Zhou, seorang Supervisor Quality Assurance, yang dipecat setelah menolak demosi dengan pemotongan gaji 40 persen. Perusahaan Zhou mengklaim “restrukturisasi organisasi” karena model AI buatannya telah mengambil alih tugas sang supervisor sejak tahun 2022.

Dalih Restrukturisasi Ditolak

Perusahaan berdalih bahwa adopsi AI adalah “perubahan besar dalam kondisi objektif” yang sah untuk mengubah status kerja. Namun, pengadilan menyimpulkan sebaliknya: penggunaan AI untuk menggantikan manusia adalah keputusan bisnis internal, bukan faktor eksternal di luar kendali perusahaan. Ini membongkar upaya perusahaan mengalihkan risiko teknologi pada karyawannya. Pengadilan tegas menolak dalih “restrukturisasi” yang hanya menjadi tameng pemecatan sepihak.

Putusan ini memperkuat posisi pekerja, menyatakan bahwa menawarkan demosi drastis dengan pemotongan gaji signifikan juga bukan “penugasan ulang yang wajar.” Perusahaan yang menikmati lonjakan efisiensi dari AI tetap memikul tanggung jawab sosial dan hukum terhadap karyawannya.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Era AI

Pengadilan Hangzhou menggarisbawahi fungsi sejati AI: “Teknologi AI seharusnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, membebaskan tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.” Pernyataan ini menusuk logika perusahaan yang kerap menjadikan AI sebagai alat pemangkasan biaya dan tenaga kerja.

Pengadilan menegaskan, perusahaan memang boleh beradaptasi dengan tren teknologi, namun dilarang keras menggunakan perubahan tersebut sebagai dalih untuk memangkas gaji atau memutuskan kontrak secara sepihak. Prinsip utamanya jelas: pengusaha dilarang mengalihkan biaya operasional atau risiko teknologi sepenuhnya kepada karyawan.

Kontras dengan Tren Global

Kasus Zhou bukan insiden tunggal di China. Putusan serupa telah muncul di berbagai wilayah, termasuk Beijing. Otoritas ketenagakerjaan Beijing telah merilis kumpulan kasus arbitrase yang secara konsisten menunjukkan bahwa risiko perubahan teknologi tidak boleh dibebankan kepada pekerja. Hakim menilai, meskipun AI adalah pilihan perusahaan untuk tetap kompetitif, hak pekerja tetap menjadi prioritas utama.

Deretan putusan pro-pekerja ini menjelaskan mengapa tingkat kepercayaan publik terhadap AI di China sangat tinggi, bahkan melampaui sebagian besar negara Barat. Di Amerika Serikat, AI sering dipandang sebagai ancaman eksistensial terhadap pekerjaan. Namun di China, teknologi ini justru diposisikan sebagai alat pendukung produktivitas yang tetap berada dalam koridor perlindungan hukum bagi manusia. Saat eksekutif AI di AS seperti Sam Altman atau Mark Zuckerberg sibuk membangun “bunker” atau menghadapi kritik publik, sistem hukum China justru sibuk memastikan kemajuan teknologi tidak meninggalkan para pekerjanya.