Indonesia Raih Peringkat Pertama Transparansi Pelaporan Belanja Perpajakan Terbaik Dunia

Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dalam transparansi pelaporan belanja perpajakan (tax expenditure report/TER), sebuah pencapaian yang diumumkan oleh Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) pada 11 Mei 2026. Klaim Kementerian Keuangan mengenai tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan akuntabel kini berada di bawah sorotan tajam, mempertanyakan apakah pelaporan yang unggul juga berarti efektivitas dan keadilan distribusi insentif yang optimal di lapangan.

Peringkat ini menempatkan Indonesia di puncak dari 116 negara dengan skor 79,9 poin, mengungguli negara-negara maju seperti Australia, Prancis, dan Amerika Serikat. Namun, keunggulan dalam pelaporan tidak otomatis menjamin bahwa setiap kebijakan insentif perpajakan telah mencapai sasaran secara efisien, bebas dari distorsi, atau benar-benar memberikan manfaat seperti yang digaungkan pemerintah.

Klaim Transparansi Puncak

GTETI, indeks komparatif pertama di dunia, menilai praktik pelaporan insentif perpajakan berdasarkan keteraturan, kualitas, dan cakupan informasi. Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, melonjak dari peringkat ke-15 pada 2023, ke posisi kedua pada 2024, hingga akhirnya menduduki peringkat pertama pada tahun ini. Ini mencerminkan upaya serius dalam penyajian data.

Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan akan terus memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan, mengindikasikan bahwa masih ada ruang perbaikan yang signifikan. Janji untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar “semakin terukur dan memberikan manfaat optimal” justru menyoroti bahwa dampak optimal tersebut belum sepenuhnya terwujud atau terbukti.

Pemerintah bersikeras bahwa kebijakan fiskal, khususnya insentif perpajakan, “dilakukan secara selektif, terarah, dan terukur” untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kapasitas fiskal nasional. Klaim ini memerlukan verifikasi independen, sebab seringkali, data spesifik mengenai dampak riil dan evaluasi mendalam terhadap efektivitas insentif masih minim.

Janji dan Realita Insentif

Kementerian Keuangan, dalam keterangan resminya Senin (18/5), menyatakan: “Upaya tersebut akan terus diperkuat melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif agar semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian.” Pernyataan ini, meski positif, juga berfungsi sebagai pengakuan implisit bahwa optimalisasi masih dalam proses.

Kemenkeu melanjutkan: “Capaian ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia, utamanya insentif perpajakan, dilakukan secara selektif, terarah, dan terukur. Dengan demikian, kebijakan perpajakan tetap mampu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kapasitas fiskal nasional.” Namun, “selektif” dan “terarah” tidak selalu berarti adil atau efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai contoh, Kemenkeu menyoroti alokasi belanja perpajakan tahun 2025: “Lebih dari 70 persen dari total Rp389 triliun belanja perpajakan dialokasikan langsung untuk sektor rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif tersebut diberikan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok… dan turut mendukung penciptaan lapangan kerja.” Angka 70 persen ini, meski besar, menyisakan pertanyaan: ke mana sisanya 30 persen dialokasikan, dan apakah alokasi tersebut juga seefektif yang diklaim?

Pertanyaan Kritis dan Latar Belakang

Transparansi pelaporan yang mengagumkan ini adalah langkah awal yang patut diapresiasi, namun ia bukan jaminan atas efektivitas, keadilan, atau bebasnya kebijakan insentif perpajakan dari potensi masalah. Pertanyaan krusial tetap membayangi: apakah setiap rupiah insentif perpajakan benar-benar mencapai tujuan yang dijanjikan secara efisien, tanpa distorsi pasar, dan tanpa membebani APBN secara tersembunyi?

Peringkat dunia ini harus menjadi pemicu untuk audit independen yang lebih mendalam, bukan sekadar pelaporan internal yang cenderung positif. Transparansi data harus diikuti dengan akuntabilitas hasil nyata dan evaluasi dampak yang komprehensif, agar klaim “manfaat optimal” tidak hanya menjadi retorika belaka.