Ahmad Luthfi Siap Kawal Penanganan Sedimentasi Waduk Mrica Banjarnegara
BANJARNEGARA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara ke pemerintah pusat. Sebab, sedimentasi waduk tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan, dan berpotensi berdampak luas jika tidak segera ditangani. Hal itu mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan kondisi Waduk Mrica, yang mengalami sedimentasi hingga sekitar 93 persen. Amalia menyebut, persoalan itu tidak hanya berdampak pada Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain di Jawa Tengah. Selain fungsi pengendalian air, sedimentasi juga disebut telah menurunkan produksi energi dari waduk tersebut. “Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. Amalia mengatakan, Pemkab Banjarnegara sudah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemprov Jateng dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat. “Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” ujarnya. Selain Waduk Mrica, Banjarnegara juga menyinggung kondisi geografis daerahnya yang sebagian besar rawan bencana. Kondisi itu membuat Banjarnegara membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir. “Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya. Terlepas dari itu, penanganan kebencanaan di Banjarnegara turut mendapat perhatian dari Pemprov Jateng. Sejumlah persoalan yang lama tertunda, disebut telah diselesaikan dalam satu tahun terakhir. Merespons hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan siap mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica ke pemerintah pusat. Dia menyebut, Pemprov Jateng akan bersurat dan mengawal persoalan tersebut. “Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi. Menurutnya, persoalan yang menyangkut kewenangan pusat perlu ditangani melalui kolaborasi. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung, agar persoalan di daerah dapat segera mendapat tindak lanjut. Luthfi menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, perlu diselesaikan secara simultan melalui kerja bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta unsur terkait lainnya. (Humas Jateng)*ul
BANJARNEGARA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara ke pemerintah pusat. Sebab, sedimentasi waduk tersebut dinilai sudah mengkhawatirkan, dan berpotensi berdampak luas jika tidak segera ditangani.
Hal itu mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyampaikan kondisi Waduk Mrica, yang mengalami sedimentasi hingga sekitar 93 persen.
Amalia menyebut, persoalan itu tidak hanya berdampak pada Banjarnegara, tetapi juga berpotensi memengaruhi daerah lain di Jawa Tengah. Selain fungsi pengendalian air, sedimentasi juga disebut telah menurunkan produksi energi dari waduk tersebut.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Amalia mengatakan, Pemkab Banjarnegara sudah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemprov Jateng dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” ujarnya.
Selain Waduk Mrica, Banjarnegara juga menyinggung kondisi geografis daerahnya yang sebagian besar rawan bencana. Kondisi itu membuat Banjarnegara membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir.
“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Terlepas dari itu, penanganan kebencanaan di Banjarnegara turut mendapat perhatian dari Pemprov Jateng. Sejumlah persoalan yang lama tertunda, disebut telah diselesaikan dalam satu tahun terakhir.
Merespons hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan siap mendorong penanganan sedimentasi Waduk Mrica ke pemerintah pusat. Dia menyebut, Pemprov Jateng akan bersurat dan mengawal persoalan tersebut.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut kewenangan pusat perlu ditangani melalui kolaborasi. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung, agar persoalan di daerah dapat segera mendapat tindak lanjut.
Luthfi menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, perlu diselesaikan secara simultan melalui kerja bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta unsur terkait lainnya. (Humas Jateng)*ul
