Pendapatan Negara Naik 13 Persen, Rasio Defisit APBN April Menurun
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan defisit APBN April 2026 mencapai Rp164,4 triliun (0,64% PDB). Rasio ini menurun dari Maret 2026, didukung peningkatan pendapatan negara 13,3% menjadi Rp918,4 triliun. Keseimbangan primer surplus Rp28 triliun. Belanja negara tumbuh 34,3% hingga periode ini, mendorong aktivitas ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per April 2026 mencapai Rp164,4 triliun, atau 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengumuman di konferensi pers “APBN Kita” di Jakarta, Selasa (19/5), ini diklaim sebagai “berita gembira” oleh pemerintah, meski defisit tetap signifikan.
Defisit ini menipis dari 0,93 persen PDB pada Maret 2026, diklaim akibat lonjakan pendapatan negara yang mencapai Rp918,4 triliun—tumbuh 13,3 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, pemerintah juga tancap gas membelanjakan Rp1.082,8 triliun, tumbuh 34,3 persen, memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan strategi fiskal ini.
Lonjakan pendapatan negara didorong penerimaan perpajakan yang mencapai Rp746,9 triliun, melonjak 13,7 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga naik 11,6 persen menjadi Rp171,3 triliun. Angka-angka ini menjadi fondasi klaim pemerintah atas perbaikan kondisi fiskal.
Namun, di sisi lain, belanja negara meroket. Rp1.082,8 triliun telah digelontorkan hingga April 2026, sebuah kenaikan 34,3 persen dari tahun sebelumnya. Belanja ini diklaim untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu ekonomi melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi, kompensasi, dan bantuan sosial.
Keseimbangan primer, selisih pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang, kini surplus Rp28 triliun. Angka ini membaik drastis dari defisit Rp95,8 triliun pada Maret. Pemerintah menganggap ini indikator perbaikan fiskal yang sehat.
Kontradiksi Belanja dan Penghematan
Narasi pemerintah tentang “prinsip kehati-hatian” dalam pengelolaan fiskal tampak bertabrakan dengan agresivitas belanja. Meskipun defisit nominal mengecil, laju pertumbuhan belanja yang mencapai lebih dari sepertiga dari tahun sebelumnya patut dicermati. Ini menyoroti dilema antara konsolidasi fiskal dan stimulus ekonomi, di mana prioritas tampaknya condong ke stimulus.
Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menekan narasi positif, menyatakan, “Ini ada berita gembira. Realisasi sampai dengan April 2026, defisit APBN tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB.”
Ia melanjutkan klaim perbaikan, “Jadi keseimbangan primernya sudah surplus lagi Rp28 triliun, dan ke depan mungkin akan terus membaik.” Pernyataan ini disuarakan di tengah lonjakan pengeluaran yang signifikan.
Purbaya juga membela percepatan belanja, menegaskan, “Jadi, kita mempercepat betul-betul belanja pemerintah supaya dampaknya ke ekonomi lebih signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.” Ini mengindikasikan pemerintah memilih kecepatan belanja di atas pengetatan fiskal yang lebih agresif.
Laporan APBN Kita terbaru menyoroti dinamika pengelolaan keuangan negara yang kompleks. Pemerintah merayakan penurunan defisit nominal, namun strategi fiskal yang menggabungkan peningkatan pendapatan dengan percepatan belanja masif menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang.
Klaim “berita gembira” ini perlu dicermati, sebab defisit tetap ada dan belanja negara terus membengkak, berpotensi menumpuk beban di masa depan jika pertumbuhan pendapatan tidak konsisten melampaui pengeluaran.