Prabowo Bongkar Rp 15.400 Triliun Lenyap: Kecurangan Ekspor 34 Tahun Gerogoti Kekayaan Negara

Presiden RI Prabowo Subianto membongkar praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang telah menguras kekayaan Indonesia hingga USD 908 miliar atau setara Rp 15.400 triliun. Kerugian fantastis ini terakumulasi selama 34 tahun, dari 1991 hingga 2024, mencuatkan kegagalan negara mengamankan asetnya.

Modus operandi kecurangan ini melibatkan under-invoicing, under-counting, dan transfer pricing, yang dibiarkan merajalela selama puluhan tahun. Pengungkapan mengejutkan ini disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Modus Operandi dan Kerugian Sistemik

Praktik under-invoicing, yang Prabowo sebut sebagai “fraud atau penipuan”, terjadi ketika importir atau eksportir sengaja melaporkan nilai barang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Modus ini diperparah dengan under-counting, pencatatan jumlah barang yang lebih rendah dari angka riil, serta transfer pricing, penetapan harga transaksi antarperusahaan terafiliasi yang tidak wajar.

Para pelaku usaha, Prabowo menuding, mendirikan perusahaan di luar negeri. Mereka menjual komoditas dari perusahaan dalam negeri ke perusahaan mereka di luar negeri dengan harga jauh di bawah pasar, mengelabui sistem pajak dan bea cukai. Kecurangan ini bukan sekadar dugaan, melainkan berdasarkan data resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tercatat secara transparan.

Manipulasi data ekspor mungkin bisa disamarkan di pelabuhan Indonesia, namun mustahil disembunyikan di negara tujuan. “Kita bisa bohong, di pelabuhan Indonesia kita kirim 10.000 ton batu bara. Yang dilaporkan hanya 5.000 ton. Bisa di Indonesia, (tapi) di sana tidak bisa, di sana dicatat,” tegas Prabowo, menyoroti celah sistem yang dimanfaatkan.

Praktik kotor ini merambah berbagai sektor komoditas strategis nasional, termasuk kelapa sawit, paduan besi, dan komoditas ekspor vital lainnya. Prabowo menyebutnya sebagai “penipuan di atas kertas” yang masif. Selain manipulasi dokumen, penyelundupan melalui pelabuhan juga masih menjadi momok yang terus merugikan negara.

Desakan Perbaikan dan Introspeksi

Prabowo menuntut kejujuran dan pembenahan institusi strategis negara, khususnya Direktorat Jenderal Bea Cukai. “Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. (Direktorat Jenderal) Bea Cukai harus kita perbaiki,” desaknya.

Ia juga menyinggung masa lalu Bea Cukai yang pernah diambil alih pihak swasta karena buruknya tata kelola. “Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya Bea Cukai, kita tutup. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu?” ujar Presiden, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kegagalan serupa yang terus berulang.

Prabowo menekankan bahwa potensi kerugian USD 908 miliar seharusnya dapat menjadi motor penggerak pembangunan nasional jika dikelola dengan benar. “Bayangkan kalau 908 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini,” pungkasnya, menyerukan seluruh elemen bangsa untuk berani berintrospeksi demi menyelamatkan kekayaan negara yang terus dijarah.