Konjen China di Imlek Sam Poo Kong: Sorotan Diplomasi Budaya dari Semarang

Konsul Jenderal China di Surabaya, Mr Ye Su, secara mencolok melibatkan diri dalam perayaan Imlek “Imlek Vaganza Harmoni Nusantara” di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang, pada Minggu (15/2/2026). Kehadiran diplomat asing ini, yang disertai layanan konsuler dan pembagian suvenir, bukan sekadar partisipasi budaya, melainkan sinyal jelas upaya Beijing untuk memperdalam pengaruh diplomatik dan ekonomi di Indonesia, menggunakan momentum perayaan sebagai jembatan.

Di tengah kemeriahan Imlek, Mr Ye Su secara terang-terangan menyoroti “kecintaan masyarakat Indonesia” terhadap Imlek sebagai indikator “toleransi beragama yang tinggi” hingga “level kenegaraan”. Pernyataan ini menegaskan ambisi China menjadikan perayaan tradisional etnis Tionghoa sebagai instrumen pendorong hubungan bilateral, sebuah langkah yang menempatkan agenda geopolitik di balik semangat kebudayaan.

Agenda Diplomatik Terselubung

Ye Su tidak hanya hadir sebagai tamu, ia aktif menjajakan layanan konsuler tatap muka, perlindungan, dan pengurusan dokumen bagi warga Tionghoa setempat. Langkah ini, bersama pembagian boneka, kaos, pin, hingga atraksi menulis “Huruf Fu” lambang keberuntungan, mengemas agenda diplomatik dalam balutan “pesta rakyat”, menyasar langsung komunitas Tionghoa di Semarang. Ini menggarisbawahi upaya China mendekati diaspora Tionghoa sebagai bagian dari strategi pengaruhnya.

Kunjungan Ye Su juga menyasar sekolah tiga bahasa dan komunitas Tionghoa lainnya di Semarang, memperkuat kesan bahwa partisipasinya lebih dari sekadar apresiasi budaya. Pola kunjungan ini mengindikasikan program terstruktur untuk memperluas jaringan dan mengokohkan ikatan, menggunakan Imlek sebagai pintu masuk yang efektif.

Penyelenggara lokal, Ketua Yayasan Sam Poo Kong Mulyadi Setiakusuma, justru memanfaatkan kehadiran Konjen China untuk kepentingan lain. Secara terbuka, Mulyadi mengajak perusahaan-perusahaan China di Kendal dan Batang agar menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat Semarang. Ini menunjukkan pragmatisme lokal dalam menyikapi “kerja sama” yang diusung Konjen, membuka celah potensi intervensi ekonomi asing.

Pragmatisme di Balik Toleransi

Mr Ye Su sendiri tidak sungkan menyatakan harapannya. “Ke depan perayaan Imlek tersebut bisa menjadi simbol untuk terus mendorong hubungan bilateral di negara secara lebih baik,” ucapnya, mengungkap dimensi politis dari acara kebudayaan ini. Fokus pada “hubungan bilateral” ketimbang esensi spiritual Imlek jelas membidik tujuan strategis Beijing.

Ia juga secara spesifik mengamati, “kecintaan itu ditunjukkan dengan meriahnya perayaan Imlek di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang.” Kemudian menambahkan, “saat ini perayaan Imlek juga sudah sampai pada level kenegaraan yang menunjukkan toleransi beragama yang tinggi.” Pernyataan ini bisa ditafsirkan sebagai upaya China memvalidasi pengaruh budayanya di Indonesia.

Mulyadi Setiakusuma, menyambut dengan taktis. “Inilah bentuk kerja sama. Jadi, saling berbagi adalah sesuatu hal yang baik. Yang penting bukan dinilai dari jumlahnya atau mahalnya. Tapi dari niat baik dari kerja sama ini untuk rakyat Indonesia,” katanya. Namun, ajakan eksplisitnya untuk CSR dari perusahaan China menunjukkan kalkulasi untung-rugi yang jelas.

“Bahkan ia juga mengajak perusahaan-perusahaan China yang ada di Kendal dan Batang untuk memberikan CSR bagi masyarakat Kota Semarang,” demikian narasi berita mengutipnya, memperkuat kesan bahwa perayaan budaya ini menjadi panggung untuk negosiasi kepentingan ekonomi lokal-asing.

Festival Berbalut Harapan Ekonomi

“Imlek Vaganza Harmoni Nusantara” sendiri digelar meriah di Kelenteng Sam Poo Kong, dengan penawaran tiket gratis mulai pukul 18.00 WIB dan penampilan artis seperti Krisdayanti serta barongsai 1000 LED. Ini menjadi daya tarik massa, mengaburkan tujuan diplomatik yang lebih besar di balik kemeriahan.

Di balik gemerlap hiburan, agenda kunjungan Konsul Jenderal China ini menyoroti bagaimana perayaan budaya kini kerap menjadi ajang lobi tak langsung, tempat kepentingan negara asing bertemu dengan kebutuhan lokal di bawah bendera “toleransi” dan “kerja sama”.