Kesepakatan Dagang AS-Indonesia: Titik Balik Hubungan Bilateral Jakarta

Jakarta – Kesepakatan perdagangan digital antara Amerika Serikat dan Indonesia, ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Donald J. Trump di Washington D.C. pada 19 Februari 2026, memicu apresiasi cepat dari Komisi I DPR, kendati potensi dampak riilnya terhadap kedaulatan ekonomi nasional masih dipertanyakan. Perjanjian ini, yang diklaim sebagai tonggak penguatan hubungan strategis, secara fundamental mengubah lanskap perdagangan digital kedua negara, namun minim detail mengenai keuntungan konkret bagi Indonesia.

Komisi I DPR, melalui Wakil Ketua Dave Laksono, menyambut euforia kesepakatan tersebut, terutama pasal-pasal terkait perdagangan digital dan teknologi. Namun, janji pertumbuhan ekonomi dari penghapusan tarif produk intangible dan penangguhan deklarasi impor elektronik perlu dikaji lebih jauh, mengingat liberalisasi data dan pasar digital seringkali lebih menguntungkan negara maju.

Liberalisasi Digital Tanpa Proteksi Jelas

Kesepakatan ini mencakup penghapusan hambatan tarif atas “produk intangible,” penangguhan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik, serta jaminan kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas. Langkah ini digadang-gadang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar arus perdagangan digital, serta meningkatkan efisiensi dan peluang usaha.

Namun, narasi optimis ini mengabaikan potensi risiko. Penghapusan tarif pada “produk intangible” dan penangguhan deklarasi impor untuk transmisi elektronik membuka pintu lebar bagi dominasi raksasa teknologi asing. Tanpa regulasi dan proteksi yang kuat, industri digital lokal Indonesia terancam tenggelam dalam persaingan yang tidak setara.

Kepastian hukum bagi perpindahan data lintas batas juga menimbulkan kekhawatiran serius. Kedaulatan data nasional dan perlindungan privasi warga negara menjadi taruhan, terutama jika kesepakatan ini tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang ketat dan berpihak pada kepentingan domestik.

Alih-alih “memperkuat fondasi ekonomi nasional,” perjanjian ini justru berpotensi melemahkan kapasitas Indonesia untuk mengatur dan memajukan sektor digitalnya sendiri. Klaim tentang “efisiensi” dan “peluang usaha” harus dibuktikan dengan data konkret, bukan sekadar retorika.

Fokus pada “perdagangan digital dan teknologi” tanpa detail tentang transfer teknologi atau pembangunan kapasitas lokal, justru memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai penyedia teknologi dan layanan, sementara Indonesia menjadi pasar konsumtif.

Retorika “New Golden Age”

Dave Laksono menyatakan, “Dampak positif tersebut tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi nasional, tetapi juga menegaskan arah baru menuju era kemitraan yang lebih erat, yang oleh para pemimpin disebut sebagai New Golden Age bagi aliansi Indonesia dan Amerika.” Pernyataan ini, yang menggemakan retorika “New Golden Age,” terkesan prematur dan terlalu bombastis di tengah minimnya transparansi mengenai dampak jangka panjang perjanjian ini.

Laksono juga berpendapat bahwa “komitmen Indonesia untuk menghapus tarif atas produk intangible serta menangguhkan kewajiban deklarasi impor bagi transmisi elektronik menciptakan kelancaran arus perdagangan digital.” Komitmen ini, meski diklaim menciptakan kelancaran, justru menempatkan Indonesia pada posisi rentan. Kelancaran arus dagang digital tanpa filter dan proteksi dapat berarti banjirnya produk dan layanan digital asing yang berpotensi mematikan inovasi dan daya saing lokal.

Klaim bahwa kesepakatan ini akan “memperluas peluang usaha” juga perlu dipertanyakan. Peluang usaha bagi siapa? Bagi perusahaan multinasional yang kini bisa beroperasi tanpa hambatan, atau bagi startup dan UMKM digital Indonesia yang masih berjuang di pasar sendiri?

Penandatanganan kesepakatan ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan Donald J. Trump pada 19 Februari 2026 menandai babak baru dalam hubungan bilateral. Namun, di balik seremonial dan klaim optimis, publik dan pemangku kepentingan menuntut kejelasan mengenai konsekuensi strategis dan ekonomis yang sesungguhnya. Tanpa evaluasi kritis dan pengawasan ketat, “New Golden Age” ini bisa jadi hanya menguntungkan satu pihak.