Menlu Ungkap Skema Board of Peace: Indonesia Tak Beri Iuran, Justru Kontribusi Pasukan Perdamaian

Menteri Luar Negeri Sugiono secara tegas menyatakan Indonesia belum menggelontorkan dana sepeser pun untuk Dewan Perdamaian (Board of Peace), meski telah menyandang status anggota. Pernyataan kontroversial ini dilontarkan dari Washington DC pada Jumat (20/2), menepis anggapan bahwa kontribusi finansial USD 1 miliar adalah syarat mutlak keanggotaan.

Sugiono juga mengonfirmasi Indonesia mangkir dari komitmen sumbangan rekonstruksi Gaza, yang diumumkan Presiden AS Donald Trump. Alih-alih dana, Indonesia memilih jalur kontribusi militer melalui pengerahan pasukan ke International Stabilization Force (ISF), sebuah keputusan yang memicu pertanyaan serius tentang prioritas dan komitmen finansial negara di kancah global.

Sugiono berdalih, tawaran kontribusi USD 1 miliar dari Board of Peace bukanlah “iuran keanggotaan” maupun “syarat keanggotaan” yang wajib dipenuhi. Pernyataan ini kontras dengan praktik Board of Peace yang secara terbuka menawarkan nominal tersebut kepada calon anggota.

Di sisi lain, sembilan negara lain, meliputi Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait, telah mengikrarkan komitmen sumbangan total USD 7 miliar. Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk rekonstruksi Gaza dan disebut sebagai “on top of” kontribusi USD 1 miliar yang diabaikan Indonesia.

Komitmen masif tersebut diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada pertemuan perdana Board of Peace sehari sebelum pernyataan Sugiono. Indonesia, secara mencolok, memilih untuk tidak bergabung dalam gelombang kontribusi finansial ini.

Sebagai gantinya, Indonesia akan menyumbangkan pasukan ke International Stabilization Force (ISF), sebuah operasi militer gabungan lintas negara. ISF diklaim bertujuan menstabilkan lingkungan sipil di Gaza pasca-konflik.

Sugiono secara spesifik menegaskan pasukan Indonesia hanya akan berfokus pada stabilitas sipil dan upaya kemanusiaan, menjauhi pelucutan senjata atau aksi militer. Ini menempatkan kontribusi Indonesia dalam kategori yang berbeda, menimbulkan pertanyaan efektivitasnya dibandingkan aliran dana miliaran dolar dari negara lain.

Klaim “Bukan Iuran Wajib”

“Dari awal saya bilang ini namanya bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan. Kita sekarang sudah anggota (Board of Peace) jadi tidak perlu bayar juga tidak apa-apa,” tandas Sugiono, Jumat (20/2) waktu setempat, mencoba meredam kritik atas absennya dana Indonesia.

Ia menambahkan, komitmen USD 7 miliar dari sembilan negara lain merupakan dana terpisah. “Jadi kemarin yang dibicarakan ini on top of USD 1 miliar itu. Ada negara-negara lain yang ingin kontribusi di situ, dan sudah ada pledge USD 7 miliar,” jelasnya, menggarisbawahi skala kontribusi finansial negara lain.

Sugiono bersikukuh, setiap anggota memiliki pilihan kontribusi. “Jadi kontribusinya ada yang dalam bentuk uang, ada yang pasukan,” pungkasnya, seolah menyamakan nilai pasukan dengan miliaran dolar yang digelontorkan negara lain.

Pertanyaan Komitmen Global

Keputusan Indonesia ini muncul di tengah sorotan global terhadap Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah forum yang baru berdiri dengan misi krusial pasca-konflik. Sementara negara-negara lain bergegas mengalirkan dana miliaran untuk Gaza, sikap Indonesia memunculkan pertanyaan tentang bobot riil komitmennya dalam forum internasional dan prioritas alokasi sumber daya di tengah krisis kemanusiaan.

Langkah ini sekaligus menantang narasi standar kontribusi negara dalam penanganan isu global, mempertanyakan apakah “pasukan” memiliki daya tawar yang sama dengan “uang” dalam diplomasi perdamaian.