BPS Soroti Penurunan Kemiskinan Jateng ke 9,39 Persen: Sebuah Terobosan?
BPS mencatat penduduk miskin Jawa Tengah turun menjadi 3,34 juta orang (9,39%) pada September 2025. Angka ini turun 0,09% poin dibanding Maret 2025. Penurunan kemiskinan dipengaruhi pertumbuhan ekonomi 5,37% dan Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun menjadi 4,66%. Indeks kedalaman kemiskinan juga tercatat menurun.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mengklaim angka kemiskinan di wilayah tersebut turun menjadi 3,34 juta orang atau 9,39 persen pada September 2025, rilis Kamis (5/2/2026). Penurunan tipis 0,09 persen poin dari Maret 2025 ini, di tengah sorotan terhadap kinerja Gubernur Ahmad Luthfi, masih meninggalkan jutaan warga dalam jerat kemiskinan, memunculkan pertanyaan kritis atas klaim keberhasilan pembangunan.
Angka Kemiskinan: Penurunan Minim, Jutaan Terjebak
Angka 3,34 juta jiwa pada September 2025 itu disebut turun 21,86 ribu orang dibanding Maret 2025, dan 51,52 ribu orang dari September 2024. Persentase kemiskinan kini 9,39 persen, sedikit melandai dari 9,48 persen enam bulan sebelumnya. Namun, penurunan marjinal ini tak menghilangkan fakta jutaan penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, sebuah angka yang terlalu besar untuk disebut “keberhasilan signifikan”.
Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, menyebut pertumbuhan ekonomi 5,37 persen (YoY) Triwulan III 2025, kenaikan produksi padi 484 ribu ton gabah kering giling (GKG), dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,66 persen sebagai pemicu. Klaim ini patut dicermati, mengingat pertumbuhan ekonomi seringkali tidak merata, dan kenaikan produksi pertanian belum tentu menjamin kesejahteraan petani kecil yang rentan.
Pengukuran kemiskinan menggunakan “konsep kebutuhan dasar” dengan Garis Kemiskinan Rp570.870 per kapita per bulan. Ini berarti sebuah rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,48 anggota keluarga hidup dengan anggaran Rp2.557.498 per bulan. Angka ini terlalu rendah untuk menjamin hidup layak di tengah inflasi dan kebutuhan dasar yang terus melonjak, mempertanyakan relevansi metodologi terhadap realita ekonomi masyarakat.
Klaim BPS: Indikator Menurun, Kesejahteraan Stagnan?
“Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada September 2025 tercatat 3,34 juta orang,” kata Ali Said. “Kalau kita bandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan 21,86 ribu orang. Jika dibandingkan September 2024, tercatat turun sebanyak 51,52 ribu orang.”
Said juga mengklaim indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun, serta Gini Ratio yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran. “Pada September 2025, gini ratio menurun dibanding kondisi Maret 2025, yakni dari 0,359 menjadi 0,350 atau turun 0,009 poin,” pungkasnya. Penurunan marginal ini tak serta-merta menunjukkan pemerataan signifikan, hanya pergeseran minor dalam jurang ketimpangan yang masih lebar.
Tantangan Gubernur Luthfi: Klaim Versus Realita
Data ini dirilis di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, yang terus menghadapi tantangan berat dalam mengentaskan kemiskinan struktural. Klaim penurunan angka kemiskinan oleh BPS ini justru menyoroti betapa lambatnya progres yang terjadi, meninggalkan pertanyaan besar tentang strategi jangka panjang pemerintah provinsi untuk benar-benar mengangkat jutaan warganya dari kemiskinan.
