Bukan Hanya Tegas: Sekda Jateng Dorong Satpol PP Humanis dan Persuasif
Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar harus mengedepankan pelayanan humanis dan persuasif. Hal ini disampaikan pada Gelar Pasukan HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar di Stadion Sriwedari, Surakarta, 12 Mei 2026. Prioritas menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ditekankan untuk pembangunan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk meninggalkan pendekatan represif dan beralih ke pelayanan humanis-persuasif. Perintah ini, yang secara implisit mengakui kegagalan citra dan kinerja, disampaikan saat Gelar Pasukan HUT tiga satuan tersebut di Stadion Sriwedari, Surakarta, Selasa (12/5/2026).
Desakan ini muncul di tengah perayaan hari jadi ketiga satuan, menyoroti kebutuhan mendesak akan perubahan fundamental dalam cara mereka berinteraksi dengan masyarakat dan menghadapi tantangan daerah.
Desakan Transformasi Citra
Sumarno secara gamblang menuntut “transformasi citra” Satpol PP, mendesak mereka menjadi pelayan yang mengutamakan dialog, pembinaan, dan keteladanan, bukan penegak hukum yang represif. Ini menggarisbawahi kegagalan Satpol PP dalam membangun kepercayaan publik selama ini, yang kini harus diperbaiki melalui implementasi Permendagri Nomor 16 tahun 2023 tentang kode etik.
Selain itu, Sumarno juga menuntut penguatan peran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam menjaga stabilitas daerah. Ia menekankan peningkatan manajemen risiko bencana dan kebakaran, mengingat tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang terus meningkat.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga menjadi sorotan, agar pelayanan publik semakin profesional dan adaptif. Terakhir, penguatan peran masyarakat melalui pemberdayaan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban umum.
Defisit Personel Damkar Menganga
Kondisi Damkar Jawa Tengah terkuak memprihatinkan: hanya 2.526 personel dari kebutuhan ideal 11.020, atau rasio 1 banding 3.500 penduduk. Defisit personel yang masif ini mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam melindungi warganya dari ancaman kebakaran dan bencana.
“Kepada Satpol PP, kedepankan pendekatan dialogis dan humanis dalam penegakan perda,” tegas Sumarno, secara tidak langsung mengakui pendekatan represif yang selama ini dominan.
Dia juga menyoroti kekurangan personel Damkar, menyatakan, “Kondisi ini perlu menjadi pertimbangan bersama, agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.”
“Harapannya, ke depan lebih baik lagi. Tentu saja kolaborasi dengan semua pihak penting untuk dilakukan,” tambahnya, sebuah pernyataan yang terdengar normatif di tengah masalah struktural yang mendalam.
Retorika di Balik Kekurangan
Perintah ini datang di tengah perayaan HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar, sebuah momen yang seharusnya menjadi refleksi atas capaian, namun justru diwarnai kritik tajam dan pengakuan kekurangan.
Gelar pasukan ini juga menjadi panggung bagi Sumarno untuk menuntut modernisasi armada, peralatan, dan alat perlindungan diri Damkar, serta peningkatan kapasitas SDM. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada etika, tetapi juga pada infrastruktur dan sumber daya yang minim, yang belum teratasi secara serius oleh pemerintah daerah.
